jpnn.com, NATUNA - Presiden Jokowi ingin memastikan adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna.
Untuk itu, dalam kunjungan kerjanya ke Kepulauan Natuna, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (8/1), Jokowi juga melakukan peninjauan terhadap KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 yang siaga di Pangkalan TNI Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
BACA JUGA: Presiden Jokowi: Saya Tanyakan ke Panglima TNI, Tidak Ada
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," tegas Jokowi.
Belakangan ramai diberitakan adanya kapal-kapal asing memasuki perairan Indonesia di Natuna. Perlu diketahui bahwa kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial RI, di mana di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas.
BACA JUGA: Kemelut Natuna: UNWCI Minta Jokowi Deklarasikan Perang
"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa (melintas)," ucap Presiden ketujuh RI ini.
Namun demikian, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di zona tersebut dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.
BACA JUGA: Hatta Taliwang Sebut Tiongkok Punya Banyak Mata-Mata di Indonesia
Oleh karena itu, apabila terdapat kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut. (fat/jpnn)
Misi Besar Jokowi ke Natuna:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam