jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay mengatakan kewenangan melakukan reshuffle atau tidak merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Maka kalau ada yang bertanya layakkah dilakukan reshuffle kabinet seperti nada ancaman dalam video itu (video viral kemarahan Jokowi-red), menurut saya itu kewenangan presiden secara mutlak," kata Saleh dalam diskusi Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle? di gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet: Ada 12 Wakil Menteri, Siapa Layak Diganti?
"Jadi, hak prerogatif presiden untuk mengambil kebijakan mau reshuffle atau tidak," tambahnya.
Namun, Saleh menuturkan, dalam konteks ini Presiden Jokowi harus melihat aspirasi atau apa yang diinginkan masyarakat.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet: PDIP Pengin Segera, Gerindra Tak Mau Berspekulasi, PKB?
Menurutnya, memang reshuffle atau tidak merupakan urusan Jokowi, tetapi kalau masyarakat menginginkan terjadi perubahan-perubahan di kabinet, harus mendengar.
"Kenapa, karena presiden adalah rakyat dan rakyat adalah presiden," ujarnya.
BACA JUGA: Terkait Isu Reshuffle, Indra Mengulas Kinerja Nadiem Makarim
Mantan ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan dalam sistem demokrasi, representasi rakyat itu adalah presiden.
Rakyat pula yang memilihnya sebagai presiden. "Walaupun kemarin (saat pemilu) memilih presiden yang lain, tetapi begitu diangkat jadi presiden kita menganggap bahwa dia sudah presiden kita. Karena itu, apa pun, saran dan masukan rakyat yang didengar," ungkap Saleh.
Dia mengatakan presiden harus mendengar rakyat, karena memang masyarakatnya adalah target dan sasaran dari program pembangunan.
"Apa yang dilakukan pemerintah sampai sejauh ini kan belum maksimal sebetulnya dari apa yang diharapkan masyarakat," kata Saleh.
Misalnya, dia mencontohkan, pembagian sembako belum merata. Menurutnya, ada yang dapat tiga sampai empat kali. Mulai dari bantuan presiden, menteri, pemerintah daerah.
"Ada juga yang begitu. Bahkan ada yang tidak dapat, padahal seharusnya dapat. Faktanya seperti itu," jelas Saleh.
Menurutnya, ini adalah contoh-contoh persoalan yang harus dievaluasi oleh presiden dengan langkah konkret dan nyata.
Nah, Saleh berujar, dalam konteks itulah silakan saja bila presiden mau melakukan reshuffle.
"Kami (PAN) tidak ikut-ikutan. Kalau ditanya, ada juga yang bertanya, Fraksi PAN bagaimana apakah mendukung atau tidak (reshuffle), kami tidak ada urusan dengan dukung tidak mendukung," ungkap dia.
Saleh mengungkap bahwa Fraksi PAN saat ini tengah konsentrasi bagaimana membantu pemerintah dari berbagai aspek dan sumber daya yang dimiliki untuk penanganan Covid-19.
"Secara partai, kami DPP PAN sedang fokus melakukan konsolidasi organisasi," kata ketua DPP PAN itu.
Sekali lagi, Saleh menegaskan internal partai berlambang matahari putih ini tidak pernah membicarkan reshuffle kabinet, karena itu merupakan urusan presiden untuk mengambil kebijakan atau tidak.
Namun memang, kata Saleh, ada yang menyatakan bila presiden tidak melakukan perubahan apa-apa, maka akan begini terus. Tidak akan ada perubahan dan perbaikan.
"Jadi kalau misalnya santai saja dan tidak ada perubahan apa-apa, berarti tidak ada maknanya video itu. Jadi, kami minta presiden ada tindak lanjutlah," pungkas Saleh. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy