jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi belakangan ini tidak bisa lepas dari perkembangan dunia digital dengan beralihnya masyarakat realitas menuju menuju masyarakat siber (Cybers Society).
Presiden Joko Widodo melihat betul peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ketika pandemi mengubah perilaku ekonomi masyarakat ke arah ekonomi digital lebih masif lagi.
BACA JUGA: Usung Tema Literasi Media Sosial di Era Digital, UMB Gelar PPM KLN di Pandeglang
Presiden Jokowi sendiri memiliki target Indonesia Emas 2045. Salah satu untuk mewujudkannya adalah membuat roadmap yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Ini adalah panduan komprehensif berupa Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 sesuai arahan Presiden Joko Widodo tahun lalu.
BACA JUGA: Uang Digital China Makin Populer, Puluhan Juta Orang Sudah Unduh Aplikasinya
Peta jalan tersebut terdiri dari empat pilar sektor strategis, yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Presiden mencanangkan program yang disebut "Tol Langit" yang akan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dengan internet.
Program ini sudah bagus karena bisa mengisi blank spot pelosok Indonesia yang tidak tercakup internet. Namun, mengejar infrastruktur saja belum cukup karena belum ada masterplan TIK Terbaru dan pemberdayaan sumber daya manusia yang spesifik dalam menangkap peluang tersebut.
BACA JUGA: Dewan Pers Sebut Publisher Rights Mencegah Digital Feudalism
Indonesia saat ini baru pada tahapan edukasi digital dan pemberdayaan sumber daya masyarakat sebagai penggerak ekonomi sektor digital masih menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Padahal, masterplan TIK dan pemberdayaan sumber daya masyarakat sangat penting untuk ketahanan TIK nasional agar produktif dan terarah.
Selain itu, saat ini masih jauh kurikulum pendidikan TIK yang komprehensif dan menyentuh esensi yang diharapkan dunia kerja dan industri bahkan pasca pandemi nanti.
Alhasil, masih banyak masyarakat Indonesia yang gagap dengan fenomena teknologi yang baru masuk, contohnya saat fenomena sederhana NFT Ghozali Everyday yang viral, di mana masyarakat ikut-ikutan mengirim foto ke platform OpenSea tanpa ada pemahaman bagaimana mengelola teknologi tersebut.
Pandemi COVID-19 juga mendesak masyarakat yang tadinya gagap teknologi untuk belajar teknologi secara otodidak dan ini yang membuat kondisi literasi digital masyarakat masih sangat jauh dari kata sempurna.
Target Indonesia Emas 2045 Presiden Jokowi juga harus selaras dengan ekonomi kerakyatan dan bonus demografi yang digaung-gaungkan Pemerintah pusat dan daerah sendiri masih sporadik dalam menyikapi ekonomi digital yang ada di desa.
Padahal dengan produk unggulan di setiap desa, potensi ekonomi digital ini bisa menjadi akselerator ekonomi Indonesia, sebab 97 persen ekonomi nasional digerakan oleh UMKM yang mayoritas ada di pedesaan.
Hadirnya Tol Langit dan 4G di tiap desa merupakan peluang yang luar biasa, atau malah bisa menjadi petaka yang tidak terhindarkan masuknya elemen asing ke setiap rumah warga desa.
Mendigitalisasi UMKM di desa-desa akan memberikan dampak ekonomi bukan hanya skala kecil tetapi nasional. Selama dua tahun terakhir pandemi Covid-19 telah membuka mata bagaimana ekonomi digital dan UMKM berperan menyokong ekonomi nasional selama krisis.
Ekonomi digital dilihat sebagai masa depan sehingga pemerintah menargetkan digitalisasi Indonesia satu dekade ke depan. Namun, sayangnya masih ada celah dalam rencana ini, yakni minimnya SDM yang menguasai literasi digital terutama di desa-desa dan belum adanya masterplan TIK nasional secara spesifik.
Selain itu, Road Map Indonesia Digital 2021-2024 juga belum memuat koordinasi antarlembaga atau kementerian secara spesifik. Pun tidak adanya Chief Information Officer (CIO) dari pemerintah pusat untuk masterplan TIK yang bertujuan menguatkan ketahanan digital nasional.
Ketua Komite Penyelarasan Teknologi Informasi Komunikasi (KPTIK) Dedi Yudiant melihat celah ini sebagai masalah yang mesti diperhatikan. Sejak jauh hari Dedi Yudiant sudah menggagas Warung Kopi Digital (Warkop Digital) bekerja sama dengan Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah.
Visi Warkop Digital adalah untuk menciptakan SDM yang menguasai perkembangan digital hingga membuka usaha digital di desa-desa dengan langkah sederhana. Program ini nantinya akan menjadi motor penggerak ekonomi digital di pedesaan.
Dedi Yudiant mengatakan Warkop Digital adalah digital hub yang akan menyeleraskan ekonomi desa dan kota dengan memasarkan komoditas unggulan desa ke kota atau sebaliknya, serta menciptakan talenta-talenta digital di desa yang akan menjadi Pejuang Digital Rakyat Indonesia sesungguhnya.
Selain itu, Warkop Digital dengan Cybers Academy juga mempersiapkan sumber daya manusia yang akan menjawab permintaan talenta digital dunia kerja karena melihat celah pendidikan akibat kurikulum yang terus berubah dan tidak konsisten, sementara jaringan 4G telah merata di seluruh desa.
Lantas apakah kita bahagia atau malah harus khawatir dengan kondisi ini?
Hal lain yang penting untuk pemerintah pusat, yang sudah memulai kerja nyata menuju digitalisasi Indonesia, agar menyentuh masalah yang paling fundamental, yakni mengubah masyarakat dari level konsumen digital menjadi inovator produk digital atau minimal pelaku digital bila jauh untuk menjadi inovator.
Belum lagi banyak startup-startup Indonesia, yang tadinya digadang menjadi Unicorn atau Decacorn, dijual ke tangan asing ketika valuasi mereka naik sehingga kita kehilangan momentum menghasilkan produk-produk digital yang inovatif yang benar-benar karya anak bangsa.
Melihat pada masalah di atas, masih banyak pekerjaan rumah Presiden Joko Widodo, terutama memberdayakan talenta-talenta digital di pedesaan atau membuat kebijakan masterplan TIK yang terarah dan jelas agar kita tidak lagi menjadi bangsa konsumen produk digital, tetapi juga mampu menciptakan produk digital yang inovatif atau menjadi pelaku digital yang memiliki literasi digital yang baik. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil