jpnn.com, PHNOM PENH - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa Indonesia sangat kecewa dengan pemerintah militer Myanmar karena tidak membuat kemajuan signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin dan menilai situasi di negara tersebut semakin memburuk.
“Indonesia sangat kecewa. Tidak ada kemajuan signifikan dalam implementasi Konsensus Lima Poin dan tidak ada komitmen Junta Militer Myanmar untuk menerapkan Konsensus Lima Poin,” ujar Presiden Joko Widodo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Phnom Penh, Kamboja pada Jumat.
BACA JUGA: China Turun Tangan, Masalah Perbatasan Myanmar-Bangladesh Langsung Beres
Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
Presiden Jokowi lebih lanjut mengatakan bahwa situasi di Myanmar tidak boleh mengganggu perjalanan atau kerja sama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
BACA JUGA: Cerita Soal Konflik Negaranya, Tokoh Agama Myanmar Ungkap Hal Ini
“Indonesia menegaskan kembali posisinya untuk tidak mengizinkan perwakilan politik dari Myanmar untuk mengikuti KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN,” ujarnya.
Indonesia mengusulkan agar perwakilan politik dari Myanmar juga tidak diizinkan untuk mengikuti pertemuan di luar KTT ASEAN dan pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN.
BACA JUGA: Junta Myanmar Dipastikan Absen dari KTT ASEAN
“Masalah ini diperdebatkan panjang lebar,” kata Jokowi.
Indonesia terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Myanmar dan mengusulkan agar ASEAN melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar untuk menyelesaikan situasi krisis di negara itu.
"Indonesia dan ASEAN siap memfasilitasi dialog nasional (Myanmar)," kata Presiden Jokowi.
Indonesia pun terus menyerukan untuk penghentian penggunaan kekerasan di Myanmar. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif