jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menyebut Afghanistan saat mengalami krisis pangan dan situasi kemanusiaan yang memburuk.
Presiden menyatakan hal tersebut saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting (ASEM) ke-13 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/11).
BACA JUGA: Pemerintah Taliban Akhirnya Bayar Gaji Pegawai Negeri Afghanistan, Dari Mana Dananya?
"Saat ini, pemerintahan inklusif belum terwujud. Situasi kemanusiaan memburuk."
"Sekitar 23 juta rakyat Afghanistan terancam krisis pangan."
BACA JUGA: Saksi Dugaan Pengaturan Skor Tiba-tiba Disalip, Pelaku Tertawa
"Bantuan kemanusiaan menjadi prioritas. Kami berkomitmen memberikan bantuan, termasuk untuk bantuan kapasitas," ujar Presiden Jokowi sebagaimana siaran pers yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden, di Jakarta, Jumat malam.
Selain isu kemanusiaan, ada dua isu yang menjadi perhatian Indonesia.
BACA JUGA: Para Purnawirawan Berharap Tokoh ini Maju Sebagai Capres di Pilpres 2024
Pertama, isu pemberdayaan perempuan.
Presiden Jokowi mengingatkan penghormatan hak-hak perempuan merupakan salah satu janji Taliban.
Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia ingin berkontribusi agar janji tersebut dapat dipenuhi.
Antara lain, melalui Indonesia-Afghanistan Women Solidarity Network yang akan dimanfaatkan untuk kerja sama pemberdayaan perempuan ke depan.
"Kami juga siap memberikan beasiswa pendidikan bagi perempuan Afghanistan."
"Kami akan terus lanjutkan upaya pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui kerja sama dengan berbagai pihak," ucapnya.
Kedua, kerja sama antarulama.
Presiden Jokowi memahami betul peran penting ulama di masyarakat.
Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan-Pakistan-Indonesia untuk mendukung proses perdamaian pada 2018 lalu.
"Meskipun situasi Afghanistan sudah berbeda, tetapi ulama tetap berperan penting."
"Kami siap memfasilitasi dialog antara ulama, termasuk ulama Afghanistan," katanya.
Turut mendampingi presiden dalam acara tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kemudian, Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri I Gede Ngurah Swajaya.(Antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang