jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan arahan tegas kepada jajarannya terkait penanganan persoalan pandemi Covid-19 dan dampaknya, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresiden, 18 Juni 2020 lalu.
Dalam video yang dipublikasikan Sekretariat Presiden, Minggu (28/6), Jokowi menyinggung berbagai masalah dalam penanganan pandemi virus corona. Bahkan Jokowi menyinggung reshuffle kabinet.
BACA JUGA: Jokowi Ancam Reshuffle Menteri, Rizal Ramli Langsung Menyerang Kabinet
"Setelah mendengar pidato Jokowi tersebut, saya berkesimpulan bahwa Presiden Jokowi sungguh-sungguh marah dan kecewa," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Senin (29/6).
Saleh berpendapat bahwa Presiden Jokowi menilai capaian-capaian para pembantunya ini belum ada yang memuaskan. Bahkan, jauh di bawah harapan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Menanggapi Pernyataan Keras Jokowi, Saleh Beber Kinerja Menkes Terawan
“Implikasinya kan luas termasuk pada tingkat ekonomi masyarakat. Presiden juga khawatir betul dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi," ungkap anggota Komisi IX DPR itu.
Bagi Presiden Jokowi, kata Saleh, apa yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini sudah extraordinary, alias kejadian luar biasa tetapi sayangnya para menteri menganggapnya masih biasa-biasa saja. "Titik itu yang menyebabkan presiden kesal dan marah," ungkap Saleh.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Anies Terpental, Minta Azan tak Pakai Pengeras Suara, Kadrun Kena Batunya
Lebih lanjut Saleh menilai apa yang disampaikan Jokowi itu benar sehingga sangat wajar dan tepat jika presiden marah.
Dia menyatakan tugas Presiden Jokowi adalah mengevaluasi kinerja para pembantunya. Jika ada yang tidak memuaskan, presidenlah yang berhak memberikan teguran dan peringatan.
“Presiden sudah menyebut akan melakukan apa pun, termasuk akan melakukan reshuffle. Berarti presiden sudah merasakan ada yang tidak beres dalam kabinetnya," kata mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Saleh berujar persoalan evaluasi dan reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Jika Presiden Jokowi menilai perlu melakukan perombakan kabinet, bisa dilakukannya kapan saja, dan tidak ada yang bisa menghalangi.
“Saya melihat bahwa fokus presiden adalah penyelamatan 267 juta warga negara, dan itu disebut beberapa kali dalam pidato. Untuk itu, presiden rela melakukan banyak hal, termasuk reshuflle dan mengeluarkan payung hukum yang diperlukan," pungkas Saleh.
Seperti diketahui, dalam video pidato yang berdurasi 10 menit lebih itu, Jokowi menyinggung berbagai hal. Jokowi menegaskan lngkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus dilakukan.
"Saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” ujar Jokowi. (boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy