jpnn.com - JAKARTA – Polemik soal penerapan tax amnesty semakin ramai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memberikan penjelasan.
Presiden menegaskan, program pengampunan pajak atau tax amnesty memang menyasar pembayar-pembayar pajak besar, utamanya, yang menaruh uangnya di luar negeri.
BACA JUGA: Ini Daftar Lengkap Pengurus APPBI Jatim
Tetapi, lanjut Presiden, tax amnesty ini juga bisa diikuti oleh yang lain seperti pengusaha menengah dan pengusaha kecil.
Nah, untuk menghilangkan gosip, rumor, atau keresahan jika ada, meskipun menurut Presiden yang dilihatnya di bawah juga enggak ada apa-apa, kini sudah keluar Peraturan Dirjen Pajak.
BACA JUGA: Sutandi : Tidak Boleh Lagi Ada Mal yang Sepi
Peraturan itu yang kurang lebih mengatakan misalnya untuk petani, nelayan, pensiunan tidak perlu ikut tax amnesty.
“Betul, enggak ikut atau apa istilahnya apa, tidak usah ikut menggunakan haknya untuk ikut tax amnesty,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai membuka Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC), di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang, Banten, Selasa (30/8) pagi.
BACA JUGA: APPBI Targetkan Dua Juta Wisman dari Wonderful Indonesia
Presiden Jokowi menegaskan, bahwa mengikuti tax amnesty itu hak, bukan kewajiban. Kalau wajib, maka seluruh masyarakat misalnya harus, wajib.
“Inikan hak, yang gede pun sama saja kan, bisa menggunakan, bisa tidak. Yang usaha menengah juga bisa menggunakan bisa tidak, usaha kecil juga bisa menggunakan bisa tidak. Inikan haknya. Ini payung hukum tax amnesty ini diberikan untuk itu. Jadi bukan wajib,” ujarnya, seperti dipublikasikan di situs resmi setkab.
Logika gampangnya, lanjut Presiden, seperti itu. Kalau kewajiban semua, nah itu baru rame. “Ini enggak kok. Ini hak yang bisa digunakan bisa tidak,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi mengatakan, kita ini harusnya konsentrasi ke hal-hal yang besar.
“Kamu-kamu nanyakan hal-hal yang menurut saya enggak perlu diramein, karena memang itu hak kok. Tapi untuk mengatasi itu sudah, sudah keluar Peraturan Dirjen Pajak ya,” pungkas Presiden Jokowi. (jay/fid/es/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buka Rekening di Mandiri Sekuritas Kini Bisa via Video Call
Redaktur : Tim Redaksi