jpnn.com, JAKARTA - Puluhan ribu buruh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).
Mereka berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pukul 09.00 WIB, yang datang dari berbagai daerah, seperti Bekasi, Bogor, Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta, dengan menggunakan bus.
BACA JUGA: Demo Tolak RUU Omnibus Law: Cukup Cintaku yang Kandas, Jangan Nasib Buruh
Ketika berjalan menuju gedung parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak realisasi Omnibus Law.
"Tolak Omnibus Law," teriak para buruh.
BACA JUGA: Andi Gani Jamin Aksi Demo Buruh di DPR Besok Bakal Berlangsung Tertib
Perwakilan buruh kemudian diterima pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu, Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni dan Rahmat Handoyo.
Sementara ada 10 perwakilan KSPSI yang diterima DPR dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
BACA JUGA: Andi Gani: Saya Mau Tanya, Konfederasi Buruh Mana Yang Sudah Setuju?
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR.
Pertama, yakni meminta dengan tegas unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
"Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan omnibus law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal omnibus law," tegasnya.
Andi Gani menilai, KSPSI sebagai konfederasi terbesar buruh dan dianggap yang paling dekat dengan pemerintah saja tidak pernah diajak dialog. Dia melihat situasi ini tidak normal cenderung aneh.
"Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan. Mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan secara langsung," ujarnya.
Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini justru merugikan bagi buruh.
"Saya mengingatkan pemerintah masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia, karena dari awal sepertinya ada yang disembunyikan," jelasnya.
Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap DPR bisa menerima masukan dari buruh agar bisa terealisasi.
Terkait jabatannya yang saat ini sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP (Persero) Tbk., Andi Gani mengaku ikhlas dan siap dengan segala resikonya.
Misalnya, diberhentikan kalau tindakannya dianggap bersalah memimpin demo buruh. Karena, apa yang telah dilakukannya membela kepentingan buruh.
"Persahabatan saya dengan Pak Jokowi juga akan tetap terjaga. Saya yakin Pak Jokowi tau saya melakukan ini sebagai bentuk demokrasi yang hakiki," jelasnya.
Andi Gani juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KSPSI yang telah melaksanakan aksi unjuk rasa damai besar-besaran dengan damai dan tertib.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu mengaku menampung aspirasi dari para buruh. Sri juga menjelaskan, penggantian nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja.
Dia menilai, penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka.
Usai memberi penjelasan, beberapa pimpinan DPR menemui buruh yang demo di depan Gedung DPR. Ketua Komisi lX DPR Felly Estelita Runtuwene dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu ikut naik ke mobil komando dan menyapa massa buruh.
"Kami pimpinan Komisi IX berjanji akan berjuang bersama buruh terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," ucap Felly disambut teriakan setuju dari puluhan ribu buruh.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy