jpnn.com - BATAM - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait polemik kenaikan tarif sewa lahan (UWTO) di Batam, Kepulauan Riau.
Presiden minta persoalan ini segera diselesaikan secepatnya sehingga kondisi ekonomi dan dunia usaha di Batam kembali kondusif.
BACA JUGA: 22 Bus Massa dari Banyumas Langsung Menuju Monas
"Pengusaha Batam telah sampaikan semua persoalan kebijakan dan kondisi ekonomi di Batam. Kami berharap persoalan di Batam dapat selesai secepatnya," kata Jokowi di sela pembukaan Rapimnas Kadin Pusat di Jakarta, Kamis (1/12).
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta langsung kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang hadir dalam acara tersebut, mencari solusi segera.
BACA JUGA: Hamdalah, Hampir 50 Ribu Keluarga Miskin di Cilacap Terima PKH
Bahkan Presiden minta Darmin bekerja ekstra untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat perekonomian di Batam.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk, mengatakan dalam acara itu Presiden memberikan waktu khusus kepada para pengusaha Batam untuk menyampaikan keluh kesahnya.
BACA JUGA: Pesta Rakyat Meriahkan Tabanan, Wagub Lontarkan Pujian
"Pak Presiden didampingi Menko Perekonomian, Darmin Nasution, ingin mendengarkan keluhan para pengusaha Batam," ujar Jadi seperti diberitakan batampos (Jawa Pos Group) hari ini.
Kesempatan itu dimanfaatkan oleh perwakilan pengusaha dari Batam. Ada beberapa persoalan di Batam yang saat ini dinilain memberatkan dunia usaha.
Pertama, soal kenaikan tarif sewa lahan atau Uang Wajib Tahunan Otoritas (UWTO) serta tarif layanan lainnya.
Kenaikan tarif ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 yang kemudian dijelaskan dalam beberapa Perka BP Batam.
Kenaikan tarif layanan tersebut dinilai mengganggu kondusifitas dunia usaha di Batam dan menurunkan daya saing Batam sebagai daerah tujuan investasi.
Untuk itu, pengusaha Batam meminta supaya PMK tersebut direvisi.
Di depan Presiden, pengusaha Batam juga menyampaikan keluhan seputar tujuh unsur pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dinilai tidak kooperatif dan kurang komunikatif.
Karenanya, pengusaha meminta Presiden mengevaluasi tujuh unsur pimpinan BP Batam itu.
"Dan kami meminta pusat segera menyelesaikan masalah dualisme di Batam," terangnya.
Jadi berharap, respons Presiden atas keluhan para pengusaha itu segera ditindaklanjuti para menterinya. Khususnya oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.(leo/she/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Staf Dishub Kantongi Rp 147 Juta dari Hasil Pungli, Terlalu!
Redaktur : Tim Redaksi