jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terus meningkatkan program deradikalisasi di penjara terhadap napi kasus teroris.
Hal ini disampaikan Jokowi, sapaan presiden saat rapat terbatas terkait terorisme di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/1).
BACA JUGA: Bidan PTT: Menkes Sengaja Halangi Kami Jadi PNS
"Deradikalisasi harus diikuti upaya pemantauan, pendampingan pada para mantan napi teroris setelah kembali ke masyarakat," ujar Jokowi dalam pengantar rapat.
Ia juga meminta upaya deradikalisasi itu didukung oleh Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, dan BNPT.
BACA JUGA: Setya Novanto Rombak Habis Formasi Golkar di DPR, Bamsoet Kaget...
"Deradikalisasi mantan napi terorisme juga harus difokuskan," imbuhnya.
Sementara itu, terkait revisi UU terorisme Jokowi belum memberikan arahan model aturan yang akan dibuat. Namun, ia memastikan memang perlu ada payung hukum khusus yang mengatur hal tersebut.
"Perlu payung hukum yang lebih kuat, komprehensif, sehingga aparat keamanan tidak ragu melakukan penindakan," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Pemerintah Bangun PSU untuk 43.700 Rumah se Indonesia
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hmmm... Ketua DPRD Banten Ogah Berkomentar soal Suap Bank Banten
Redaktur : Tim Redaksi