jpnn.com, JAKARTA - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan Indonesia butuh seorang pemimpin memiliki lima visi nasional yang bersumber dari para pendiri bangsa.
Ini disampaikannya dalam pidato politik di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS, Jakarta, Kamis (18/3).
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Jhoni Allen Meradang, Rizieq Pilih Pergi, Aiptu Anak Agung Gede Putra Gugur
Menurut Syaikhu, visi pertama yang perlu dimiliki pemimpin yaitu ketuhanan. Indonesia, kata dia, terlahir sebagai bangsa yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.
Syaikhu mengatakan, jika terdapat kebijakan yang berusaha memarginalkan atau menghilangkan peran agama dalam proses pembangunan di negeri ini, hal itu adalah tindakan yang mengkhianati visi ketuhanan.
BACA JUGA: Wacana Presiden 3 Periode, Syaikhu PKS: Makin Mundur ke Belakang
"Oleh karena itu, jika benar peta jalan pendidikan nasional tidak memasukan peran agama dalam visi pendidikan nasional, kebijakan tersebut harus dikoreksi," ungkap Wakil Wali Kota Bekasi itu di dalam Rakernas, Kamis ini.
Selanjutnya, kata Syaikhu, pemimpin perlu memiliki visi kemanusiaan. Negara, kata dia, bertanggungjawab memanusiakan dan menjaga harga diri manusia.
BACA JUGA: Puncak Rakernas PKS, Habib Aboe: Kami Terus Melayani dan Membela Rakyat
"Pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan akan meyakini bahwa dalam mengendalikan pandemi, negara harus lebih mengutamakan keselamatan jiwa warganya dibandingkan memacu pertumbuhan ekonomi," jelas pria asal Jawa Barat itu.
Visi yang diperlukan pemimpin berikutnya yaitu tentang kebangsaan. Menurut Syaiku, kepemimpinan nasional harus berakar kepada satu nusa, bangsa, dan bahasa.
Menurut dia, di tangan pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, Pancasila bisa menjadi energi besar menyatukan seluruh komponen bangsa.
"Sebaliknya, di tangan pemimpin yang buta visi kebangsaan, Pancasila akan dijadikan alat kekuasaan untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan," tutur Syaikhu.
Syaiku menambahkan kepemimpinan nasional memerlukan visi kerakyatan. Sebab, Indonesia dibangun dengan semangat gotong royong.
Lebih lanjut, Syaikhu berbicara visi keadilan yang diperlukan dalam kepemimpinan nasional. Sebab, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.
Visi keadilan ini, menurut Syaikhu, harus termanifestasi di berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam bidang ekonomi, negara harus mewujudkan ekonomi yang membawa rasa keadilan dalam penguasaan aset dan distribusi pendapatan ekonomi nasional.
Dalam bidang politik, negara harus memperkuat agenda demokrasi substansial. Dalam bidang hukum, negara harus konsisten mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
"Tugas saat ini adalah merealisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima visi kepemimpinan yang bersumber dari Pancasila merupakan panduan bagi kita semua," pungkas Syaikhu. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan