jpnn.com, JAKARTA - Pelantikan presiden dan wakil presiden (20/10/2024) merupakan momen yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dimana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah dan janji di hadapan MPR RI sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Prabowo dalam pidato perdana sesaat setelah dilantik telah menegaskan komitmennya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila yang digali dari budaya bangsa oleh Bung Karno yang terdapat dalam konstitusi dengan penuh tanggung jawab.
BACA JUGA: Kondisi Ekonomi Global Bergejolak, Saatnya Presiden Prabowo Terapkan Rezim Pemulihan Aset
Menurut Prabowo setidaknya terdapat beberapa aspek yang berkaitan dengan aktualisasi Pancasila yang harus diwujudnyatakan dengan segera.
Pertama, mengenai paham kedaulatan rakyat bahwa pemilik kedaulatan adalah rakyat, kedua, menyangkut paham keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
BACA JUGA: PGRI: Selamat Bekerja Presiden Prabowo, Harapan Guru Disandarkan kepada Menteri Pendidikan Baru
Ketiga, menyerukan persatuan untuk mencapai tujuan bernegara; dan konkretisasi paham kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks kemandirian bangsa dan hubungan luar negara.
Memang tidak mudah sebagaimana Prabowo tekankan untuk mengaktulisasikan hal-hal diatas. Terutama menyandarkan tata kelola pemerintahan ke depan untuk tetap pada “rel” Pancasila.
BACA JUGA: Rupiah Hari Ini Terkerek Pelantikan Presiden Prabowo Subianto
Nilai-Nilai Pancasila
Nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu dasar filosofis bangsa Indonesia dalam membentuk bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai tujuan bersama.
Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abad kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain.
Nilai-nilai tersebut melalui para pendiri bangsa dan negara ini kemudian dikembangkan dan secara yuridis disyahkan sebagai suatu dasar negara, dan secara verbal tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam hubungan seperti inilah maka Pancasila yang causa materialisnya bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa ini, meminjam nomenklatur antropologi disebut sebagai National Character, sebagai Peoples Character, atau dalam suatu negara populer disebut sebagai National Identity.
Dalam pengertian inilah maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar serta asas dalam membentuk bangsa dan dalam kehidupan kebangsaan dalam mencapai tujuan bersama yaitu suatu masyarakat yang sejahtera, ber-Ketuhanan, berkemanusiaan yang beradab, kebersamaan, serta berkeadilan sosial.
Kembali pada pidato Prabowo pada awal masa jabatannya di hadapan MPR, simbolisme nilai-nilai itu sudah ditekankan, mengenai kemandirian sebagai bangsa, semangat kebersamaan, dan tujuan untuk mensejahterakan rakyat.
Poin penting dalam kaitan itu juga mendorong kepemimpinan yang adil serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Prinsip yang sebetulnya telah jauh dipikirkan oleh Soekarno bahwa antara “kediktatoran”, “oligarki”, dan “feodalisme” di Indonesia harus dilakukan penataan dalam satu kebangsaan besar bernama Indonesia. Soekarno merumuskan bahwa kebangsaan, demokrasi, bernegara adalah bukan sesuatu yang given, tetapi sesuatu yang harus mengalami proses perubahan mendasar di dalam diri, di dalam kelompok etnik, kelompok ras, kelompok agama, bahkan dalam keluarga untuk menjadi suatu bangsa.
Harapan dan tantangan ke depan
Dalam pidato kenegaraan perdana sebagai Presiden, Prabowo Subianto menyampaikan harapan baik yaitu akan menjalankan kepemimpinan pemerintahan Indonesia dengan tulus dan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, harapan yang disampaikan adalah akan berupaya mewujudkan swasembada pangan dalam 5 (lima) tahun serta mewujudkan swasembada energi. Hal ini sejalan dengan semangat bahwa semua anak-anak harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari serta menambah kekuatan ekonomi sehingga rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera.
Walaupun demikian, Presiden Prabowo juga tidak lupa mengingatkan tantangan ke depan, dimana secara umum, masih ada rakyat yang belum menikmati hasil kemerdekaan dan hidup di bawah garis kemiskinan.
Hal ini disebabkan antara lain, masih banyak kebocoran dari anggaran negara, penyimpangan, korupsi dan kolusi.
Selanjutnya, sebagai pimpinan jangan terlalu cepat puas padahal tidak melihat gambaran secara menyeluruh.
Bangsa kita harus siap untuk menatap ancaman dan bahaya dengan gagah berani, mari berhimpun untuk bersatu dalam mencari solusi-solusi, jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut.
Apa yang disampaikan Presiden Prabowo, tentunya sesuai dengan catatan penulis tentang beberapa aspek penting tapi krusial yang perlu diperhatikan bangsa ini kedepannya.
Catatan krusial yang dimaksud penulis tersebut antara lain: Pertama, Ekonomi, Pemulihan ekonomi pasca-pandemi maupun dampak geo-politik, pengurangan angka pengangguran, dan pengembangan sektor-sektor strategis perlu menjadi prioritas. Stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat juga harus diperhatikan.
Kedua, Pendidikan, Meningkatkan kualitas pendidikan dan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat, serta mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan global.
Ketiga, Kesehatan, Memperkuat sistem kesehatan, meningkatkan pelayanan, dan memastikan distribusi vaksin maupun obat-obatan yang merata serta siap menghadapi potensi krisis kesehatan di masa depan.
Keempat, Lingkungan Hidup, Mengatasi perubahan iklim melalui kebijakan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan.
Kelima, Ketahanan Pangan, Mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal, diversifikasi pertanian, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern.
Keenam, Pemberantasan Korupsi, Memperkuat lembaga penegak hukum dan transparansi pemerintahan untuk menanggulangi praktik korupsi yang menghambat pembangunan.
Ketujuh, Hubungan Internasional, Memperkuat diplomasi dan kerjasama internasional untuk menghadapi isu global, seperti keamanan, perdagangan, dan perubahan iklim.
Kedelapan, Kesetaraan Sosial, Mendorong kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan, serta memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
Harapan ini sesuai dengan apa yang pernah Bung Karno katakan “Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya”.
Tentunya semangat ini perlu terus hidup dengan tetap memegang teguh falsafah bangsa yaitu Pancasila. Sesungguhnya Pancasila adalah sebagai jantung dan jiwa bangsa Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, menurut Bung Karno adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur.
Tantangan Aktuliasasi Pancasila
Pertanyaan yang sangat relevan, mengingat Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan manapun di Indonesia, tidak terkecuali yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.
Namun, dalam praktiknya, seringkali kita menemui berbagai permasalahan yang mengindikasikan adanya penyimpangan dari nilai-nilai luhur Pancasila.
Berdasarkan pengamatan dan berbagai studi, beberapa nilai Pancasila yang seringkali kurang diperhatikan dalam praktik pemerintahan di Indonesia adalah,
Pertama, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini ditunjukkan ketimpangan sosial, dimana perbedaan yang sangat mencolok antara kelompok kaya dan miskin, serta akses yang tidak merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
Selain itu, praktik korupsi yang merajalela menghambat pencapaian keadilan sosial dan merugikan negara.
Terakhir, harus juga diakui bahwa masih adanya keluhan dari berbagai pihak tentang adanya praktek-praktek diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
Kedua, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dimana masyarakat seringkali merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Hal ini mengakibatkan keputusan-keputusan penting (kebijakan) seringkali didominasi oleh kelompok elit tertentu. Hal ini juga dipengaruhi pada kualitas wakil rakyat yang belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ketiga, persatuan Indonesia. Dapat dilihat dari adanya politik identitas, penggunaan isu identitas untuk kepentingan politik yang dapat memecah belah bangsa.
Hal ini dapat memunculkan radikalisme, dimana terdapat kelompok-kelompok radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Keempat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gejala ini seperti kurangnya empati dan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap kelompok yang lemah. Rasa persaudaraan diantara anak bangsa makin hari semakin terasa memudar, walaupun belum hilang sama sekali.
Gotong royong dalam membantu sesama yang menghadapi berbagai masalah juga semakin menipis disana-sini.
Kelima, Ketuhanan yang Maha Esa, dimana ditunjukkan dengan menipisnya nilai kehidupan yang dilandasi oleh agama, serta bahaya akan timbulnya radikalisme, sekulerisme dan relativisme.
Indonesia sedang menghadapi sebuah pembelahan besar. Pembelahan teresebut bukan seperti yang digambarkan oleh media sosial, antara pendukung dan pembenci.
Pembelahan yang saya maksud adalah realitas ketimpangan sosial yang memisahkan kelompok minoritas elite bisnis-politik dengan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Dalam perjalanan Indonesia, cita-cita kemerdekaan politik dan ekonomi, demokrasi dan keadilan sosial tersimpan dalam mentalitas kebangsaan kita, dan muncul ke permukaan dalam titik-titik persimpangan arah perjalanan Indonesia.
Jika visi besar Presiden Prabowo adalah perwujudan keadilan sosial, maka hal yang terpenting guna mencapai suatu masyarakat yang berkemakmuran dan berkeadilan adalah semangat kemandirian bangsa sebagai sosio-demokrasi seperti yang dicetuskan oleh Soekarno, yakni demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, yang kedua kakinya berdiri dalam masyarakat.
Prinsip ini kemarin dalam pidato awal Presiden Prabowo sudah diitekankan berkali-kali. Tentang kemandirian sebagai bangsa, demokrasi yang murni atau khas Indonesia, dan swasembada pangan.
Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme.
Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi.
Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem sosialisme-komunis, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara.
Dengan demikian, Pancasila hadir sebagai sintesis antara negara kapitalisme-liberal dan sosialisme-komunis. Dalam hal ini Soekarno mengemukakan, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua?, “satu buat semua, semua buat satu”.
Presiden Prabowo diharapkan untuk benar-benar menekankan prinsip-prinsip tersebut sebagai visi-nya ke depan.
Menjadikan Pancasila sebagai rujukan Pemerintahan Presiden Prabowo akan memberikan alas materiil yang fundamental bagi jalannya pemerintahan ke depan.
Tentu ini harus dimulai dengan memberikan perspektif yang sama bagi semua menteri-menteri yang diangkat.
Kabinet “besar” merah putih menjadi pertaruhan Prabowo dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancacila. Sudah seharusnya visi besar ini juga disampaikan dan dipedomani oleh para menteri, karena menteri-menteri yang diangkat berasal dari latar belakang yang beragam.
Tantangan Presiden Prabowo di awal pemerintahannya adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila dan aktulisasinya menjadi “langkah besar” bersama Kabinet Merah Putih.
Susunan Kabinet saat ini sudah terbentuk, walaupun terasa agak gemuk.
Namun, program-programnya masih harus ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat, apakah secara keseluruhan program tersebut bisa mencerminkan semangat dan nilai-nilai Pancasila seperti yang diharapkan oleh Bung Karno.
Mewujudkan semua ini bukanlah pekerjaan mudah. Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan dalam keadaan sesulit apapun. Selamat Bekerja Presiden Prabowo Subianto.(***)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari