JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hari ini (17/6) mengelar rapat tertutup dengan Pertamina dan SKK Migas. Dalam rapat ini BUMN di wakili Pertamina dan ESDM diwakili oleh SKK migas. Rapat itu dilakukan guna menindaklanjuti keinginan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta usaha migas dirombak.
"Bapak Presiden minta perizinan usaha migas supaya direformasi dan yang tahu persis mengenai hal itu adalah SKK Migas dan Pertamina mengenai apa saja yang selama ini menghambat. Pak Presiden gemes dengan sulitnya meningkatkan produksi migas selama ini," papar Dahlan di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Senin (17/6).
Dari rapat itu, kata Dahlan, Pertamina dan SKK Migas telah berkoordinasi dan membentuk walking grup, yang dalam seminggu ini sudah harus selesai.
Meski telah dibentuk grup, bekas dirut PLN ini mengakui untuk menembus perizinan itu tidaklah mudah, bahkan sampai ratusan izin harus didapat terlebih dahulu. Misalnya, Dahlan menyebut untuk meningkatkan produksi minyak membutuhkan izin di kementerian perhubungan lebih dari 20 izin.
"Kalau dari ESDM cuma 8 izin, kemudian dari Pemda juga banyak sekali perizinanya. Total izin untuk usaha migas ada 270, yang terbanyak kira-kira dari 12 kementerian dan pak presiden lebih gemes lagi kalau tahu izinnya sampai banyak seperti ini. Sehingga untuk meningkatkan produksi minyak dan gas sulitnya bukan main dan tidak bisa cepat," ungkap Dahlan.
Sehingga pertemuan hari ini dirasa Dahlan sangat penting untuk kedua belah pihak mendapat masukan satu sama lain. "Tadi sudah disepakati bahwa SKK Migas mendapat masukan dari pertamina begitupun sebaliknya dan masing-masing saling memberikan progresnya. Pertamina yang sekarang sudah membentuk brigade 200 K untuk meningkatkan produksi minyak," terangnya.
Nantinya setelah seminggu grup ini berjalan, langkah selanjutnya yakni akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
"Setelah itu, kita bawa ke Menko dan ini disahkan ke Menko dan dibawa ke Presiden. Ujung-ujungnya Kepres juga akan berubah. Dan pak presiden ingin Kepres ini berjalan lebih lancar," pungkasnya. (chi/jpnn)
"Bapak Presiden minta perizinan usaha migas supaya direformasi dan yang tahu persis mengenai hal itu adalah SKK Migas dan Pertamina mengenai apa saja yang selama ini menghambat. Pak Presiden gemes dengan sulitnya meningkatkan produksi migas selama ini," papar Dahlan di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Senin (17/6).
Dari rapat itu, kata Dahlan, Pertamina dan SKK Migas telah berkoordinasi dan membentuk walking grup, yang dalam seminggu ini sudah harus selesai.
Meski telah dibentuk grup, bekas dirut PLN ini mengakui untuk menembus perizinan itu tidaklah mudah, bahkan sampai ratusan izin harus didapat terlebih dahulu. Misalnya, Dahlan menyebut untuk meningkatkan produksi minyak membutuhkan izin di kementerian perhubungan lebih dari 20 izin.
"Kalau dari ESDM cuma 8 izin, kemudian dari Pemda juga banyak sekali perizinanya. Total izin untuk usaha migas ada 270, yang terbanyak kira-kira dari 12 kementerian dan pak presiden lebih gemes lagi kalau tahu izinnya sampai banyak seperti ini. Sehingga untuk meningkatkan produksi minyak dan gas sulitnya bukan main dan tidak bisa cepat," ungkap Dahlan.
Sehingga pertemuan hari ini dirasa Dahlan sangat penting untuk kedua belah pihak mendapat masukan satu sama lain. "Tadi sudah disepakati bahwa SKK Migas mendapat masukan dari pertamina begitupun sebaliknya dan masing-masing saling memberikan progresnya. Pertamina yang sekarang sudah membentuk brigade 200 K untuk meningkatkan produksi minyak," terangnya.
Nantinya setelah seminggu grup ini berjalan, langkah selanjutnya yakni akan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.
"Setelah itu, kita bawa ke Menko dan ini disahkan ke Menko dan dibawa ke Presiden. Ujung-ujungnya Kepres juga akan berubah. Dan pak presiden ingin Kepres ini berjalan lebih lancar," pungkasnya. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menanti Implementasi Regulasi Mobil Murah, tapi Tidak Murahan
Redaktur : Tim Redaksi