Presiden Tidak Intervensi Golkar

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar konferensi pers di Istana Negara, Selasa (6/10), setelah Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla (JK) mengatakan bahwa Golkar harus oposisi dan tidak perlu meminta kekuasaan, pada saat pembukaan Munas Golkar di Pekanbaru, RiauDalam jumpa persnya, SBY mengkritik pernyataan JK yang menginginkan Golkar menjadi oposisi itu

BACA JUGA: Tumpak Satu Angkatan dengan Jaksa Agung

SBY mengingatkan JK yang juga Ketum Golkar, bahwa ia masih berstatus sebagai Wapres RI sampai 20 Oktober 2009.

Menurut Staf Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, reaksi yang dilakukan SBY itu bukanlah sebagai bentuk intervensi"Presiden mengatakan (bahwa) Golkar tidak boleh oposisi? Salah paham itu," kata Denny, saat ditemui wartawan usai menghadiri diskusi di pressroom Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

Dijelaskan Denny, SBY dalam kesempatan itu hanya mengomentari bagaimana posisi Golkar lima tahun ke depan dan hubungannya dengan pemerintahan baru yang akan segera terbentuk

BACA JUGA: Caleg PAN Uji Materi UU Pemilu ke MK

Makanya katanya, wajar SBY sebagai presiden terpilih memberikan tanggapan.

"Presiden tidak mengatakan oposisi atau tidak oposisiPresiden mengatakan, apapun keputusan demokratis Golkar, akan dihormati

BACA JUGA: Hujan Deras Bakal Usik Pengungsi

Di mana letak intervensinya? Kalau Presiden mengatakan harus A, atau harus B, itu (baru) mengintervensi," katanya.

Dikatakan Denny lagi, posisi JK dalam memberikan komentar sendiri perlu ada pemilihanDalam posisi wapres katanya, JK jelas masih merupakan bagian dari pemerintah hingga 20 Oktober mendatang - berbeda dengan posisi JK sebagai Ketua Umum Golkar.

"Presiden juga katakan, apakah mengkritik pemerintah harus menjadi oposisi? Itu (mengkritik) kan bisa juga dengan masuk ke dalam (bagian pemerintah, Red), dengan memberi masukan yang konstruktif," paparnya(awa/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Masyarakat Perbatasan Kalbar-Sarawak Berkeluarga