JAKARTA -- Kongres Nasional Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) 12 Juli lalu, berbuntut panjang. Mulai dari dinilai telah melanggar AD/ART, hingga dugaan partai tersebut telah “dijual” oleh sang Ketua Umum Kartini Sjahrir.
Hingga tidak heran sejumlah deklarator, Ketua DPD dan DPC menggagas terbentuknya “Presidium Penyelamat PIB”.
Pasalnya sebagaimana dikemukakan Ketua DPD PIB Provinsi Papua, Tofan Rudi Worumi secara khusus kepada JPNN, ia benar-benar sangat kecewa dengan hasil kongres yang menurutnya tercepat di dunia.
Begitu peserta mendaftar pukul 07.00 Wib, dan baru memasukkan barang bawaan ke kamar hotel, pukul 12.00 Wib sudah harus check-out. Karena kongres sudah berakhir pukul 16.00 Wib.
“Jadi saya katakan ini benar-benar kongres illegal. Karena jumlah pesertanya yang hadir juga hanya 41 orang dan disebut 50 orang. Sementara kita yang punya hak suara di seluruh Indonesia mencapai 200 suara," ujarnya.
Keanehan lain, agenda yang seharusnya menurut Tofan mengganti kepengurusan Ketua Dewan Pimpinan Nasional, justru berubah. Bahkan menjadi peleburan Partai PIB dengan Partai Kebangkitan Bangsa Nasional (PKBN) yang menjadi Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB).
“Jadi benar-benar telah direkayasa sedemikian rupa. Peserta sama sekali tidak diberi kesempatan untuk memberikan suara. Jadi kami dari DPD Papua, menolak hasil kongres dan tidak setuju dengan penggabungan,”ungkapnya yang merasa aneh mengapa justru Yeni yang partainya tidak lolos verifikasi, malah menjadi ketua umum.
Demikian juga dengan sejumlah ketua DPD, dipegang oleh orang-orang dari kubunya Yeni. “Lalu kita dapat apa? Ini kan sama saja kita jual partai. Kalau ada deal-deal di pusat, jangan kita di daerah dikorbankan,”ungkap Tofan yang mengaku PIB di Papua memiliki 10 kursi di DPRD Kabupaten/kota.
Kekecewaan yang sama juga dikemukakan Ketua DPD Jambi yang juga sekaligus pengurus DPN, Roder Nababan. “Kita bukan merusak PKBN. Tapi ingin menyelamatkan PIB,”ungkapnya yang menyatakan paling tidak kini sudah terdapat 13 DPD yang menolak atas hasil kongres dan akan segera membawa perkara ini ke jalur hukum.
Deklarator yang juga merupakan Ketua DPD Sumatera Selatan, Imron Terasip, dengan tegas menyatakan, “PIB dimasuki orang, lalu tiba-tiba kita yang sebelumnya dua kali lolos verifikasi malah ikut menjadi partai yang belum terdaftar. Ini kan sangat fatal. Ada apa sebenarnya dibalik ini semua? Jadi kita harus menyelamatkan partai ini.”
Deklarator lain, Wafa yang juga merupakan Ketua DPD Bengkulu, bahkan merasa benar-benar disepelekan. “Jadi kami akan bentuk Presidium Penyelamat Partai dan saya pikir Roder yang menguasai masalah hukum, tepat untuk mengkoordinir teman-teman yang lain.”
Sementara itu deklarator yang juga Ketua DPD Nusa Tenggara Timur (NTT), Chris Messakh menyatakan, masih menunggu realisasi dari terbentuknya kepengurusan DPN. Namun ia memastikan karena kongres berlangsung begitu singkat, teman-teman dari DPC di NTT banyak yang kecewa. “Jadi sangat singkat dan terjadi begitu saja (penggabungan tersebut).”
Ketua DPD Riau, Maraden Silalahi merasa pelaksanaan kongres seperti terlalu dikejar dan dipaksakan. “Tidak ada kita dengar sama sekali suara pendiri, deklarator dan Dewan Pertimbangan. Seharusnya sebelum penggabungan, ada rapimnas dengan Ketua-ketua DPD. Jadi apa iya kongres kemarin itu legitimate?”
Sementara itu sejumlah Ketua DPC juga menyatakan hal yang lebih tegas. Diantaranya Ketua DPC Membaromo Tengah, Kiting Wamimbo. “Kita benar-benar tidak puas dengan hasil kongres. Dan oleh sebab itu kami dari 22 DPC aktif di Papua, sudah komitmen. Kalau ada pergantian Ketua DPD kita, maka kita akan buat aksi.”
Ketua DPC Kepulauan Yapen, Klemens Paiki, menyatakan, “saya akan bergabung dalam Presidium penyelamat.” Sementara Ketua DPRD Kabupaten Yalimo, Albert Tuliahanuk menilai, “intinya penggabungan boleh saja. Tapi harusnya susunan pengurus disesuaikan. Kalau di daerah tersebut kursi DPRD banyak dari PIB, ya ketua DPD-nya harus dari PIB. Bukan justru dari PKBN. Tapi ternyata yang saya dengar tidak demikian. Dan tentu ini sangat mengecewakan.” (gir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Foke Merasa Tak Ditipu Lembaga Survei
Redaktur : Tim Redaksi