jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin meminta pemerintah untuk segera memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait adanya isu skandal di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini.
"Kami ingin isu ini tidak menjadi liar dan mempengaruhi penerimaan pajak dan mengganggu jalannya pemerintahan," kata senator asal Bengkulu itu melalui keterangan tertulis, Jumat (10/3).
BACA JUGA: Kasus Pencucian Uang Rafael Alun, KPK Temukan Saham Istri Pejabat Ditjen Pajak Ini, Ternyata
Menurut Sultan, melalui penjelasan dan klarifikasi tersebut diharapkan publik bisa memahami duduk persoalan yang ada di Kemenkeu.
Lebih lanjut mantan aktivis KNPI itu meminta agar Kemenkeu terus berkoodinasi dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
BACA JUGA: Begini Cara Pegawai Pajak Nakal Akali Gratifikasi Lalu Tajir, Astaga
"Kami ingin segera dilakukan proses investigasi dan penyelidikan secara terbuka, cermat, dan cepat," tegas Sultan.
Diketahui, penerimaan pajak sudah berada pada capaian yang bagus pada tahun lalu.
BACA JUGA: 6 Perusahaan yang Berkaitan dengan Pejabat Pajak Rafael Alun Siap-Siap, ya!
Sementara itu, target penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 mencapai Rp 2.021,2 triliun.
"Namun tindakan petugas pajak yang cenderung koruptif sangat mempengaruhi keputusan dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya," ujar Sultan mengingatkan.
Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan pihaknya segera menyerahkan data 134 pegawai pajak yang memiliki saham ke Kemenkeu.
Dia menyampaikan penyerahan data tersebut paling cepat pada hari ini, Jumat (10/3). (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi