Keinginan jenderal bintang empat ini mencalonkan diri jadi Capres didorong oleh rasa keprihatinannya terhadap persoalan bangsa ini yang tak kunjung terselesaikan. Hal ini diungkapkna Sutarto saat bertandang ke redaksi FAJAR (JPNN Group).
Didampingi pengamat politik dari Unhas, Dr Adi Suryadi Culla dan konsultan politik dari LSI, Marbawi A Katon, Sutarto membeberkan beberapa persoalan yang dihadapi negeri ini, salah satunya kata dia, yakni masalah kesejahteraan rakyat yang tak kunjung membaik.
Dia menilai kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan yang tak terpecahkan di negeri ini. "Secara presentase memang penduduk miskin kita yang disampaikan pemerintah menurun, tapi laju pertumbuhan penduduk dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga jika dipresentasekan pasti menurun, karena pembaginya menjadi besar," tuturnya.
Sutarto mengungkapkan, pejabat adalah civil server atau pelayan masyarakat, sehingga urainya, jika tidak ingin melayani masyarakat maka jangan menjadi pejabat.
Untuk itu kata dia, jika ingin melakukan perbaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali harus melakukan perubahan dari sekarang, bukan sekedar mengobrol tapi harus melakukan tindakan demi untuk mencapai cita-cita bangsa. "Masak sudah sekian tahun kita merdeka tapi masih saja begini, kita tidak dijajah oleh negara lain tapi dijajah oleh kemiskinan," tandasnya.
"Kalau ada anggota DPR yang datang ke masyarakat menggunakan mobil harga miliaran, saya yakin dia itu tidak mungkin memikirkan rakyat, dia hanya memikirkan dirinya bagaimana untuk mendapatkan kekayaan tanpa peduli bagaimana rakyat yang masih hidup miskin," sambung dia.
Dalam kesempatan ini, Sutarto juga membeberkan alasan utamanya sehingga memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama Pertamian tahun 2008 lalu. Menurutnya, keputusannya untuk mundur dari Pertamina karena sikap manajemen yang tidak lagi sesuai lagi dengan batinnya.
Pertamina katanya sebagai perseroan terbatas sesuai undang-undang, memang orientasinya keuntungan, namun tidak boleh dilupakan katanya Pertamina juga selaku BUMN yang mengelola barang strategis, sehingga punya kewajiban meyalani masyarakat.
Kedua tujuan utama Pertamina ini ujarnya, harus seimbang. Bukan hanya melayani masyarakat tapi rugi setiap tahun, atau sebaliknya keuntungan luar biasa tapi tidak melayani masyarakat. "Tapi saya melihat selama ini di Pertamina itu keuntungannya saja yang dikejar sebesar-besarnya tapi tidak melayani masyarakat.
Ketika itu lanjutnya, setiap hari di media massa marak diberitakan soal antri warga untuk bahan mendapatkan minyak tanah dan bensin. Subsidi BBM ketika itu katanya cukup besar. Atas dasar itulah ungkapnya, dirinya bersama Jusuf Kalla selaku Wakil Presiden merumuskan program konversi minya tanah ke gas.
"Tidak kebayang waktu itu penjual tahu kecil-kecilan bisa menggunakan gas elpiji. Saat itu dirumuskan siapa yang berhak mendapatkan tabung dan kompor gratis, diputuskanlah bahwa program tabung dan kompor gratis itu hanya untuk masyarakat yang yang pendapatannya dibawah Rp300 ribu se bulan, yang pendapatannya agak melebihi Rp300 ribu sebulan walaupun lebihnya sangat kecil, itu dinyatakan tidak miskin lagi," urainya.
Namun lanjut Sutarto, di tengah masih banyaknya masyarakat yang dililit utang akibat tidak terkena program bantuan tabung dan kompor gratis, manajemen Pertamina tiba-tiba menaikkan harga elpiji.
"Saya marah waktu itu, saya mengatakan kepada manajemen bahwa ini namanya menipu rakyat, disaat kita masih membujuk rakyat agar beralih ke gas elpiji karena harganya murah, Pertamina malah menaikkan harga," tandasnya.
Hal inilah kata dia yang membuat batinnya teriris dan akhirnya mengundurkan diri. Dia mengaku heran karena dimasa kecilnya, dia sudah merasakan bagaimana susahnya mengantri minyak tanah berjam-jam, namun persoalan itu masih saja terjadi hingga saat ini.(kas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Ingin Reposisi Demi Perkuat NKRI
Redaktur : Tim Redaksi