“Walaupun saya sudah mengembalikan kendaraan dinas lantaran tidak bisa bekerja maksimal, tapi saya akan terus mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan yang ada di tengah masyarakat,” ujar Prijanto.
Prijanto akan memanfaatkan posisinya sebagai ketua penentasan kemiskinan untuk membantu masyarakat. Di posisi itulah, dirinya bisa mengetahui secara langsung dampak positif program birokrasi di DKI. Sehingga bisa dilakukan perbaikan. “Saya akan main di situ, melihat langsung kondisi di lapangan,” tandasnya.
Salah satu bidang yang akan menjadi sorotan yakni pelayanan di rumah sakit. Sejak lama banyak ditemukan keluhan masyarakat terkait dengan tata cara pengurusan administrasi rumah sakit. “Pelayanan rumah sakit harus mudah. Saya akan ngomong ke dinas. Misalnya, harus ada mesin fotocopy. Supaya yang mendadak sakit di malam hari tidak kesulitan memenuhi berkas persyaratan,” tambah Prijanto.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) M Rico Sinaga menegaskan, ketersediaan Prijanto kembali sebagai wakil gubernur DKI Jakarta merupakan hal yang memilukan. “Sebab berkali-kali Prijanto bilang sudah gantung baju karena tidak diberi peran sama sekali. Selama itu pula Prijanto tidak menjalankan tugas,” tandasnya.
Seharusnya, Presiden SBY atau Menteri Dalam Negeri RI menjatuhkan sanksi tegas kepada Prijanto. Sebab telah melalaikan tugas dan kewajiban sebagai wakil gubernur. “Ironis, Prijanto memfasilitasi LSM melaporkan gubernur dan jajarannya ke KPK. Lalu menjalankan tugas kembali sebagai wakil gubernur,” tuturnya.
Rico berpendapat, Prijanto yang tetap menjalankan tugas sebagai wakil gubernur sama saja menjilat ludah sendiri. Lingkungan kerja di Pemprov DKI akan mengalami keresahan. “Birokrasi akan terusik karena seakan-akan segala aktivitas birokrasi dimata-matai oleh Prijanto,” pungkasnya. (rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waspadai Penanganan Kasus PAM Jaya Masuk Angin
Redaktur : Tim Redaksi