jpnn.com, JAKARTA - Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang beberapa waktu lalu melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia. Kedua negara tersebut saat ini sedang dalam kondisi konflik.
Sekretaris Jenderal PRIMA Dominggus Oktavianus berharap politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan pendekatan bebas aktif ini dapat bersandar pada sikap fundamental, yakni mendukung hadirnya tatanan dunia baru yang lebih adil, setara, dan damai.
BACA JUGA: Elite Rusia Rayakan Kejatuhan Boris Johnson, Kata-katanya Kasar Banget!
“Tatanan dunia sebelumnya dengan konsep neoliberal dan dominasi oleh satu kutub di Barat jelas tidak adil dan gagal menciptakan perdamaian dunia,” ujar Dominggus dalam keterangan tertulis diterima JPNN.com pada Jumat (8/7).
Dominggus menilai kunjungan Presiden Jokowi memiliki nilai strategis lantaran mengangkat tema pangan sebagai kepentingan bersama seluruh manusia.
BACA JUGA: Saat Jokowi Tertawa Melihat Menantunya Bobby Memegang Sekop Mengangkat Semen, Lihat
Menurut dia, tema itu akan sulit ditolak oleh pihak manapun kecuali mereka yang tidak peduli pada potensi krisis kemanusiaan dan hanya mementingkan egonya sendiri.
“Kita merasa lega karena Presiden Vladimir Putin menyambut positif permintaan tersebut,” ujar Dominggus.
BACA JUGA: Jokowi Kunker ke Ukraina dan Rusia, PRIMA: Bukti Nyata Politik Indonesia Bebas Aktif
Ke depan, kata dia, PRIMA berharap pemerintah Indonesia tidak ragu lagi menyambut tawaran investasi yang berasal dari Rusia, termasuk pengembangan teknologi nuklir yang diperuntukkan untuk energi, kesehatan, dan pangan.
Dominggus menyampaikan selama ini sejak masa Bung Karno tidak ada pemimpin yang memiliki keberanian dan political will untuk megembangan teknologi nuklir.
“Padahal berkaca pada negara-negara lain, teknologi nuklir mempunyai nilai manfaat yang sangat besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dominggus mengungkapkan perubahan besar yang terjadi pada tatanan dunia harus dapat diantisipasi dan dimanfaatkan oleh Indonesia.
Dia menambahkan sistem neoliberal yang dipelopori AS dan Inggris sudah bangkrut.
Oleh karena itu, Indonesia harus proaktif mendorong terwujudnya tatanan dunia yang lebih adil, kerja sama yang saling menguntungkan serta solidaritas antarbangsa.
“Mungkin kita butuh lembaga internasional yang konsepnya serupa PBB tetapi benar-benar baru,” ujar Dominggus.(fri/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rebut Luhansk dari Ukraina, Rusia Belum Puas, Ini Target Selanjutnya
Redaktur & Reporter : Friederich Batari