jpnn.com - JAKARTA - Pembatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan BPH Migas terhadap PT Pertamina dinilai cukup memberikan hasil meski tidak begitu signifikan. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (8/9).
Menurut Chairul, rakor itu telah memutuskan untuk mengkaji kembali pembatasan yang ada dan yang mungkin akan dilakukan dengan beberapa catatan. Misalnya, Pertamina harus tetap menyalurkan BBM secara terstuktur dan terkendali.
BACA JUGA: Krakatau Steel Bentuk Usaha Patungan Bareng Osaka Steel
Pengusaha yang dikenal dengan inisial CT itu juga meminta agar masyarakat ikut mengawasi. "Tidak boleh ada penyaluran BBM untuk spekulasi, sesuatu yang tidak wajar atau diperjual belikan. Ini perlu dapat perhatian semua pihak," tegasnya.
Mengenai nasib nelayan yang kerap kesulitan mendapatkan solar untuk melaut, pemerintah telah menginstruksikan agar para nelayan mendapatkan prioritas khusus. Chairul mengatakan, kebutuhan nelayan akan BBM untuk melaut harus bisa dipenuhi.
BACA JUGA: Pemerintah Resmi Dukung Kenaikan Harga Elpiji 12 Kg
"Masalah nelayan akan mendapat prioritas, khususnya BPH Migas atau Pertamina. Karena nelayan masuk dalam kelompok yang perlu dapat perhatian. Saya tidak ingin nelayan dapat kesulitan mendapat BBM untuk melaut, dengan catatan tidak ada diperjualbelikan. Itu untuk kebutuhan melaut, betul-betul harus dipenuhi," tandasnya.(chi/jpnn)
BACA JUGA: Perinus Fokus Urus Ikan Saja, Jangan Pikirkan SPBU
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saham Gabungan Melejit Awal Pekan
Redaktur : Tim Redaksi