JAKARTA - Pernyataan Cawapres Budiono tentang rencananya meneruskan privatisasi BUMN jika terpilih dalam Pilpres mendatang terus mengundang kritikAlasan Boediono bahwa pengelolaan BUMN yang tidak efektif dan transparan sehingga harus diprivatisasi justru membuktikan bahwa BUMN sarat dengan kepentingan penguasa.
Direktur Eksekutif Econit Advisory Group, Dr
BACA JUGA: DHL Dukung Industri Migas Kaltim
Hendri Saparini mengatakan, buruknya pengelolaan aset negara tersebut sejatinya lebih dikarenakan saratnya kepentingan pihak penguasaBACA JUGA: Aset BLBI Dilelang Ulang Pekan Depan
Banyak orang yang tidak memiliki kapasitas dipaksakan untuk duduk dalam jajaran direksi atau komisaris karena alasan balas budiBACA JUGA: Tingkat Pengembalian KUR Tinggi
Perempuan yang selalu mengenakan jilbab ini justru mengaku heran dengan alasan yang disampaikan Budiono terkait sikapnya untuk meneruskan privatisasi BUMN“Kalau BUMN tidak efisien dan tidak transparan itu salah siapa" Kan pengelolaan dan pengawasan BUMN itu di bawah pemerintah sendiriJadi alasannya (melakukan privatisasi) itu sangat lucu,” tandasnya.
Ia justru menduga sikap untuk meneruskan kebijakan privatisasi BUMN tersebut tak lepas dari pemikiran neo-liberalSebab, korupsi dan inefisiensi telah dijadikan alasan untuk menjual aset-aset negara.
“Jadi ini hanya untuk membungkus rencana privatisasi yang sebenarnya ditujukan untuk menambal defisit anggaran sekaligus meliberalisasi investasiJika pengelolaan BUMN sekarang tidak efisien dan transparan, semestinya diperbaiki dan bukan dijual ke pihak asingIni tak lepas dari pemikiran neo liberal,” tandas doktor lulusan Jepang tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, di depan mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), Jum’at (19/6), Budiono menegaskan bahwa dirinya akan meneruskan kebijakan privatisasi aset-aset negara ke pihak asingAlasannya, karena birokrasi kita tidak mampu mengelola aset negara secara efisien dan transparan.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabupaten dan Kota agar Kedepankan UMK
Redaktur : Tim Redaksi