jpnn.com - JAKARTA - Calon Ketua Umum Partai Golkar versi Munas tandingan, Priyo Budi Santoso menegaskan bahwa hasil akhir Munas IX akan ditentukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Baik itu hasil Munas di Bali maupun Munas yang diselenggarakan di Ancol.
"Posisi DPP hasil Munas Bali maupun di sini, status quo. Nanti pemerintah, dalam hal ini Menkumham yang menentukan sahnya," ujar Priyo di sela menghadiri Munas IX di Ancol, Jakarta, Minggu, (7/12).
BACA JUGA: Kubu Ical sebut Agung Cs Catut Nama JK
Menurut Priyo, penetapan Kemenkum HAM tidak hanya berlaku pada pemilihan ketua umum semata, tapt juga terkait kepengurusan di DPP pun. Kata dia, semua pihak harus menunggu keputusan dari kementerian.
Ia menyatakan Munas yang ada saat ini di Jakarta juga adalah acara yang sah dan legal karena diizinkan oleh Menkopolhukam dan pihak kepolisian. Oleh karena itu, sambungnya, anggota-anggota DPD I dan DPD II yang merasa terintimidasi oleh hasil Munas sebelumnya tidak perlu khawatir karena keputusan tetap ada di tangan pemerintah.
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Munas Ancol Oplosan alias KW2
"Sekali lagi saya beritahukan DPD I dan DPD II seluruh Indonesia yang konon hari ini diintimidasi, sekarang kepengurusan DPP status quo. Sampai Menkumham putuskan siapa yang sah. Mudah-mudahan dari yang Jakarta ini," tandas Priyo. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Jokowi: Penenggelaman Kapal Asing Bukan untuk Gagah-Gagahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tommy Soeharto Cemooh Penenggelaman Kapal Asing
Redaktur : Tim Redaksi