"Tapi, di sisi lain ternyata Kementerian Pertahanan sering tidak pernah memberikan grand design. Mereka kadang kala secara sepihak ujug-ujug tidak ada pembicaraan, tiba-tiba sudah ada pembelian atau rencana membeli dengan pihak lainnya. Itu alasan yang pertama," kata Priyo, kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (20/1).
Ditambahkan, alasan lainnya adalah adanya pertimbangan lain yang sekarang tengah digagas bersama. "Kementrian pertahanan harus setuju ialah berbagai alat perang kita yang bisa diproduksi oleh anak-anak negeri lewat Pindad, yaitu produksi alat-lat perang dari nasional sendiri. Kalau itu sudah mampu, mesti dipertimbangkan bersama," katanya.
Apalagi, tambah dia, Pindad merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus dibesarkan. "Ketika ini alasan yang terakhir, kita mendapatkan pemberitaan yang kuat bahwa pemerintah Belanda mengait-ngaitkan Tank Leopard tersebut dengan masalah HAM. Ini adalah pernyataan yang tidak bersahabat dari pimpinan dan anggota Parlemen Belanda," kata Priyo. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Percepat RB, LPNK Jangan Egois
Redaktur : Tim Redaksi