jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespons laporan hengkangnya 14 pengusaha ban dari Medan lantaran sudah tidak lagi mempunyai bahan baku untuk produksi.
Padahal, ban hasil produksi Medan memiliki kualitas standar mutu tinggi bertaraf internasional.
BACA JUGA: Sultan DPD Minta Pemerintah Kembali Berikan Subsidi Pupuk Secara Lengkap ke Petani
Menyikapi hal ini, Sultan mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap petani dan industri perkebunan karet di daerah.
"Industri perkebunan karet alam kita sedang berada dalam situasi yang tidak menggembirakan akhir-akhir ini dengan hasil produksi yang terus menurun di banyak daerah," kata Sultan melalui keterangan resminya, Jumat (17/2).
BACA JUGA: Raker dengan Menteri KKP, Komite II DPD Bahas Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Daerah
Dia menyebutkan data Direktorat Jenderal Perkebunan 2017-2021 menunjukkan produksi karet Indonesia menyusut hingga minus 9 persen.
Menurut Sultan, penurunan produktivitas karet disebabkan para petani semakin tidak minat menanam karet alam lagi.
Dia mengkhawatirkan masalah ini akan mempersulit para pengusaha ban memperoleh bahan baku.
Sebab, 80 persen produsen karet alam didominasi oleh para petani kecil alias nyaris tidak terdengar adanya korporasi karet di Indonesia sehingga hampir tidak ada juga perhatian pemerintah terhadap komoditi perkebunan ini.
"Kami mendapati keluhan petani terhadap anjloknya harga karet terjadi masif di daerah penghasil utama karet," ungkap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Dia menyampaikan diproyeksikan harga karet akan menurun hingga ke USD 1,23 per kilogram pada tahun ini seiring adanya ancaman resesi yang membuat penurunan permintaan terhadap karet alam.
Karena itu, Sultan mendorong pemerintah melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan hilirisasi dan inovasi karet alam, termasuk revitalisasi industri perkebunan karet.
Tujuannya agar harga karet alam dalam negeri bisa kembali naik sesuai harapan para petani.
"Petani karet perlu diberikan insentif fiskal dan jaminan harga yang proporsional terutama untuk memenuhi kebutuhan karet alam dalam negeri," sarannya.
Sultan menilai pemerintah juga harus mampu mengendalikan peredaran karet sintesis dalam industrisasi otomotif dalam negeri.
"Jangan hanya memberikan insentif fiskal dan kebijakan kepada industri nikel dan kendaraan listrik saja," tegas Sultan. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi