jpnn.com, JAKARTA - Komite II DPD RI bersinergi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan potensi perikanan dan kelautan di daerah untuk kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru Indonesia.
“Kami berharap terjalin kemitraan agar program Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat benar-benar memajukan potensi perikanan dan kelautan di daerah,” ucap Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai dalam rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Selasa (14/2).
BACA JUGA: Atur Ketat Perdagangan Hiu dan Pari, KKP: Tidak Ada Celah Penyelundupan
Melalui rapat kerja dengan Menteri Wahyu Trenggono juga dibahas program penghapusan kemiskinan ekstrem di kalangan nelayan.
Anggota DPD dari Bali Bambang Sutrisno berharap agar KKP dapat bersinergi dengan kementerian terkait soal pemberian subsidi solar kepada nelayan.
BACA JUGA: Sikapi Perpu Cipta Kerja, Filep Minta DPD RI All Out Perjuangkan Nasib Otonomi Daerah
Pasalnya, solar subsidi saat ini hanya untuk nelayan dengan kapal ukuran di bawah 5 gross tonnage (GT).
Padahal lantaran banyaknya terumbu karang yang rusak, memaksa nelayan harus melayar ke tengah laut untuk memperoleh ikan menggunakan kapal 30 GT.
“Kapal 30 GT tidak disubsidi (solar), akhirnya produksi menurun. Kalau tidak diharmonisasi dengan semua program pemerintahan, betapa dahsyatnya kerusakan yang terjadi," beber Bambang Sutrisno.
Dia pun berharap hal ini harus benar-benar disinergikan sehingga penghapusan kemiskinan ekstrem ini benar-benar efektif.
"Ini saling berkaitan, tidak bisa sendiri-sendiri,” tegasnya.
Senator dari Papua Barat Mamberop Y Rumakiek meminta KKP dapat mengalokasikan anggaran dalam pengembangan potensi perikanan di daerah Indonesia Timur.
Menurutnya, potensi yang ada selama ini belum dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat.
“Papua Barat berbatasan dengan Maluku yang memiliki potensi ikan yang besar, tetapi sampai saat ini pengolahan ikan juga belum ada. Potensi ikan banyak, tetapi stunting juga tinggi," beber Mamberop.
Dia pun minta anggaran KKP bisa ditambahkan untuk pembudidayaan di daerah-daerah yang memiliki potensi besar dalam perikanan.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD dari DIY GKR Hemas berharap agar dalam pemberian bantuan kapal bagi nelayan dapat diserahkan ke pemerintah daerah dibandingkan langsung ke nelayan.
Sebab selama ini, para nelayan yang menerima bantuan tidak bisa memperbaiki kapal yang rusak karena tidak memiliki biaya.
Jika melalui pemda, biaya perbaikan akan dibebankan oleh anggaran daerah.
“Begitu kapal itu rusak, mereka tidak ada biaya perbaikan sehingga banyak yang mangkrak,” ungkap Hemas.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan DPD itu menyampaikan tema rencana kerja pemerintah 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut ditindaklanjuti KKP dengan lima rencana kerja 2023-2024, yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
Kemudian pengembangan budidaya laut pesisir dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
“Indonesia penyumbang sampah plastik nomor dua," ungkap Menteri Wahyu.
Menurutnya, gerakan ini harus segera dilakukan dengan melibatkan nelayan, karena hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan laut.
"Mereka menangkap sampah plastik dan kita ganti seharga nilai ikan per kilo,” ujarnya.
Terkait kerja sama dengan Komite II DPD, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menyambut baik wacana tersebut dan akan berkoordinasi dengan Komite II terkait pelaksanaan program KKP.
Tujuannya untuk mengembangkan sektor perikanan dan kelautan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi