Prof Jimly Asshiddiqie: Biar Istana yang Berinisiatif

Rabu, 11 November 2020 – 12:30 WIB
Prof Jimly Asshiddiqie. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan bila rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq Shihab atau HRS bisa dilakukan, maka sebaiknya inisiatifnya datang dari pemerintah sendiri.

Demikian disampaikan Prof Jimly Asshiddiqie merespons kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air setelah 3,5 tahun berada di Arab Saudi.

BACA JUGA: Ada Politikus PDIP Siap Pertemukan Jokowi dengan Habib Rizieq

"Mungkin enggak rekonsiliasi itu diprakarsai dari atas (pemerintah-red). Caranya banyak, mudah ini sebetulnya. Ini kan soal komunikasi, saling mendengar," ucap Prof Jimly.

Menurut Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) ini, inisiatif rekonsiliasi itu biar datang dari Istana, jangan perorangan atau partai politik.

BACA JUGA: Menurut Prof Jimly, Kacau Kalau Partai, Istana Harus Turun Tangan Mengatasi Habib Rizieq

"Biar Istana yang berinisiatif, jangan perorangan atau parpol agar tidak dipolitisasi. Ya maksudnya jangan digoreng dan dipolitisasi.

Akan banyak orang dan partai cari panggung, maka jadi politis dan tidak selesai. Biar inisiatif datang dari atas saja," jelas Prof Jimly kepada jpnn.com, Rabu (11/11).

BACA JUGA: 1 Jam Anies Baswedan Bertemu Habib Rizieq, Bahas Reuni Akbar PA 212 2 Desember?

Sebelumnya Prof Jimly terang-terangan menyebut fenomena Habib Rizieq Shihab sebagai hal yang langka. Namun, masalahnya berlarut-larut karena perlakuan kekuasaan yang salah.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) ini, Habib Rizieq selama ini dihadapi dengan ideologi dan teologi permusuhan dan kebencian, bukan merukunkan dan mendamaikan.

Tokoh asal Sumatera Selatan ini berharap masalah yang merupakan residu dari Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta ini bisa diselesaikan.

"Intinya, ini kan harus ada penyelesaian. Ini kan akibat polarisasi politik pascapilpres dan pascapilgub (DKI) yang belum selesai," kata Prof Jimly Asshiddiqie.

Mantan ketua DKPP ini menyebutkan bahwa politik rasialis, politik identitas, SARA, saat ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Indonesia pun sudah pernah mengalaminya, namun sampai sekarang belum selesai-selesai.

"Memang, saya khawatir kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah yang berlarut-larut yang tercermin dari adanya gerakan Habib Rizieq ini. Jadi, Habib Rizieq ini kan sudah bertahun-tahun ini enggak selesai-selesai masalahnya kan," tutur Prof Jimly.

Karena itu dia berharap bahwa politik identitas, konflik rasialis, dan kebencian, SARA yang sekarang melanda seluruh dunia dan di Indonesia bisa diakhiri karena itu merusak demokrasi.

Bila dimungkinkan, kata Prof Jimly, harus ada upaya segera untuk melakukan usaha-usaha mendamaikan, merukunkan permasalahan di dalam negeri, maupun juga berperan aktif di dalam perdamaian dunia ke depan.

"Jadi kita ini ikut aktif memperbaiki hubungan-hubungan kemanusiaan universal yang cinta damai, tetapi beres dulu di dalam negeri," tandasnya.(fat/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler