jpnn.com - JAKARTA - Rektor Univesitas Terbuka Prof Ojat Darojat menyatakan bahwa 79.469 alumni UT diterima sebagai guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada gelombang I dan II.
Prof Ojat menyatakan bahwa ini merupakan prestasi dan bukti bahwa masa depan dan karier lulusan UT terjamin.
BACA JUGA: Kepala BKN Ingin NIP PPPK Guru Lulus PG Diserahkan Lebih Dahulu, Alasannya Kuat
“Tercatat di Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada penerimaan PPPK guru se-Indonesia gelombang satu dan dua, sebanyak 79.469 alumni UT berhasil diterima sebagai guru PPPK. Ini merupakan prestasi dan bukti lulusan UT dapat terjamin karier dan masa depannya,” ujar Prof Ojat seusai penandatanganan kerja sama dengan BKN di Tangerang Selatan, Banten, Senin (24/10).
Menurut dia, UT selalu berkomitmen memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok negeri untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi.
BACA JUGA: Pendaftaran Seleksi PPPK 2022 Jadi Dibuka Besok? Kepala BKN Bikin Terkejut
Dia menjelaskan bahwa sejak didirikan pada 1984, UT menjadi satu-satunya perguruan tinggi dengan sistem pendidikan jarak jauh dan terbuka.
“UT sangat diminati para tenaga pendidik karena sangat pas dengan kondisi kesibukan pengajar,” ungkap dia.
BACA JUGA: Kepala BKN Ungkap Hal Krusial yang Mengganjal Seleksi PPPK 2022, Honorer Mohon Bersabar
Prof Ojat mengatakan kerja sama dengan BKN tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kompetensi para PNS melalui program studi jenjang Sarjana Administrasi Publik Bidang Minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian di FHISIP-UT.
“Kami juga mempersiapkan sejak jauh-jauh hari kurikulum bukan hanya sekadar konten saja, tetapi seluruh pengalaman sebelum mereka kuliah di UT. Kami sudah mengintegrasikannya dengan teknologi informasi yang ada,” kata Ojat.
Pelaksana Tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan ruang lingkup kerja sama tersebut diperuntukkan bagi pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Indonesia.
Menurutnya, mereka diberikan diberikan tambahan kompetensi dengan bantuan UT.
“Kami memberikan beasiswa untuk bebas kuliah atau beasiswa, dan pemerintah daerah akan memberikan biaya hidup bagi mereka yang kuliah,” kata Bima.
Dia menjelaskan beasiswa yang diberikan adalah beasiswa jenjang sarjana untuk PNS yang mengurusi kepegawaian di daerah itu. “Ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi mereka,” pungkas Bima. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi