jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan (Unhan) Prof Salim Said menilai tuntutan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah bangsa sulit terpenuhi.
Prof Salim menyebut Jokowi tak akan bisa menyelesaikan persoalan krisis keuangan, pandemi COVID-19, masalah buruh, honorer, hukum, sosial, dan seabrek lainnya.
BACA JUGA: Ada yang Unik dari Sepeda Pak Jokowi
Menurut Prof Salim, ketidakmampuan Jokowi itu lantaran Presiden ke-7 RI tersebut tidak punya kekuasaan penuh. Sebab, Jokowi bukan ketua umum parpol.
"Kita tidak bisa berharap banyak kepada Jokowi. Bukan karena dia jahat tetapi karena dia tidak punya kekuasaan," kata Prof Salim dalam kanal Hersubeno Point di YouTube.
BACA JUGA: KAMI Hanya Ingin Meluruskan Kiblat Bangsa, Tidak Berniat Jadi Partai Politik
Mantan wartawan dan pengamat film itu menilai kebijakan yang diambil Jokowi mengandung berbagai kepentingan para oligarki pendukungnya. Oleh karena itu, sulit mengetahui mana kebijakan murni Jokowi.
"Jokowi itu sebenarnya dalam posisi sulit. Kita tidak tahu undang-undang mana yang dia usulkan dan diperjuangkan untuk kepentingan rakyat. Dan, mana yang terpaksa diajukan karena meladeni kepentingan oligarki-oligarki yang lain," terangnya.
BACA JUGA: Deddy Corbuzier: Artis-artis Sekarang mau Terkenal, Ngondek
Lebih lanjut Prof Salim mengatakan, publik tak perlu heran ketika rancangan undang-undang (RUU) yang sebenarnya krusial malah belum dibahas. Sementara yang tidak urgen sudah dibahas lebih cepat.
Prof Salim menyebut hal itu justru merugikan Jokowi. Sebab, mantan gubernur DKI itu dinilai tidak peka dengan kepentingan publik.
Prof Salim menambahkan, sejatinya modal Jokowi hanya tanda tangan. Keputusan apa pun tanpa tanda tangan Jokowi tidak akan bisa dilaksanakan.
"Nah itu kekuasaannya Jokowi. Tidak ada yang lain," cetusnya.
Jokowi, sambung Prof Salim, juga tidak punya partai politik. Sementara saat ini Jookowi menghadapi tagihan dari sejumlah oligarki yang punya kepentingan.
"Yang mereka (oligarki-oligarki) inginkan itu kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka. Itu tecermin dari macam-macam usulan RUU yang dibahas di DPR," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad