PADANG - Untuk menekan angka putus sekolah, Pemerintah Kota Padang mencanangkan program anti drop out (DO). Program ini diresmikan oleh Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang pendidikan Musliar Kasim, Senin (24/6) di Aula Kampus UPI Padang.
Kebijakan ini dijalankan Pemkot Padang sejalan dengan pendeklarasian Padang menuju kota pendidikan inklusi. "Angka putus sekolah di Kota Padang masih cukup tinggi, tingkat SD mencapai 642 orang dan usia 14-16 tahun 467 orang," kata Wakil Walikota Padang, Mahyeldi.
Anak-anak putus sekolah itu menurutnya tidak mampu memenuhi biaya pendidikan karena termasuk anak dari keluarga miskin. Agar angka drop out tidak semakin tinggi, Pemkot Padang mendirikan posko anto drop out di tiap kelurahan di Padang.
"Jadi lurah dan masyarakat punya tanggung jawab untuk melaporkan anak-anak di daerahnya yang DO maupun terancam DO ke posko anti drop out," tegas Mahyeldi.
Dijelaskannya juga penanganan anak-anak putus sekolah mengembalikan mereka ke sekolah menggunakan biaya dari badan amil zakat daerah (Bazda) dan Bantuan Operasional Siswa Daerah (BOSDA). Kemudian pelayanan khusus bagi anak yang sudah drop out selama 2-3 tahun.
Sedangkan untuk pendidikan inklusi disiapkan guru khusus. Sekolah diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus yang bisa dididik dan dibina di sekolah reguler agar mereka mendapat pendidikan layak seperti anak lainnya.
Wamendikbud Musliar Kasim usai meresmikan posko anti drop out dan mencanangkan Padang menuju pendidikan inklusi mengapresiasi langkah Pemkot Padang yang memberikan perhatian lebih bagi anak-anak putus sekolah, serta anak inklusi.
"Saya Sabtu kemarin juga ke Bandung mendeklarasikan pencanangan Bandung sebagai kota pendidikan iklusi. Ini langkah yang sangat bagus karena tidak ada negara maju yang pendidikannya tidak maju," kata Musliar.
Mantan Rektor Unand Padang ini menyayangkan banyaknya masyarakat berpendidikan rendah yang dibuktikan sebagian besar pekerja di Indonesia ada yang hanya lulusan SD maupun SMP, bahkan tidak lulus.
"APK (Angka partisipasi kasar) SD masih ada sekitar 4 persen yang belum terjangkau pendidikan, SMP sekitar 22 persen belum terjangkau pendidikan. Kalau ini tidak teratasi inilah yang akan buat kacau republik ini," tegas Wakil Menteri asal Sumatera Barat itu.(Fat/jpnn)
Kebijakan ini dijalankan Pemkot Padang sejalan dengan pendeklarasian Padang menuju kota pendidikan inklusi. "Angka putus sekolah di Kota Padang masih cukup tinggi, tingkat SD mencapai 642 orang dan usia 14-16 tahun 467 orang," kata Wakil Walikota Padang, Mahyeldi.
Anak-anak putus sekolah itu menurutnya tidak mampu memenuhi biaya pendidikan karena termasuk anak dari keluarga miskin. Agar angka drop out tidak semakin tinggi, Pemkot Padang mendirikan posko anto drop out di tiap kelurahan di Padang.
"Jadi lurah dan masyarakat punya tanggung jawab untuk melaporkan anak-anak di daerahnya yang DO maupun terancam DO ke posko anti drop out," tegas Mahyeldi.
Dijelaskannya juga penanganan anak-anak putus sekolah mengembalikan mereka ke sekolah menggunakan biaya dari badan amil zakat daerah (Bazda) dan Bantuan Operasional Siswa Daerah (BOSDA). Kemudian pelayanan khusus bagi anak yang sudah drop out selama 2-3 tahun.
Sedangkan untuk pendidikan inklusi disiapkan guru khusus. Sekolah diwajibkan menerima anak berkebutuhan khusus yang bisa dididik dan dibina di sekolah reguler agar mereka mendapat pendidikan layak seperti anak lainnya.
Wamendikbud Musliar Kasim usai meresmikan posko anti drop out dan mencanangkan Padang menuju pendidikan inklusi mengapresiasi langkah Pemkot Padang yang memberikan perhatian lebih bagi anak-anak putus sekolah, serta anak inklusi.
"Saya Sabtu kemarin juga ke Bandung mendeklarasikan pencanangan Bandung sebagai kota pendidikan iklusi. Ini langkah yang sangat bagus karena tidak ada negara maju yang pendidikannya tidak maju," kata Musliar.
Mantan Rektor Unand Padang ini menyayangkan banyaknya masyarakat berpendidikan rendah yang dibuktikan sebagian besar pekerja di Indonesia ada yang hanya lulusan SD maupun SMP, bahkan tidak lulus.
"APK (Angka partisipasi kasar) SD masih ada sekitar 4 persen yang belum terjangkau pendidikan, SMP sekitar 22 persen belum terjangkau pendidikan. Kalau ini tidak teratasi inilah yang akan buat kacau republik ini," tegas Wakil Menteri asal Sumatera Barat itu.(Fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepsek Dicurigai Nikmati Dana OSIS
Redaktur : Tim Redaksi