MATARAM-Program bedah rumah yang dihajatkan untuk memperbaiki tempat tinggal sangat bagus. Tapi tidak selamanya program tersebut berjalan mulus. Pascabedah rumah justru ada warga yang terlilit utang.
Itu dialami Amaq Jamaluddin, warga Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Kakek 90 tahun tersebut terpaksa meminjam uang hingga Rp 8 juta untuk menuntaskan rehab rumahnya. ‘’Untuk menyelesaikan rehab rumahnya harus meminjam pada ponakannya,’’ kata Inaq Samnah warga setempat pada Lombok Post (Grup JPNN), Rabu (2/1).
Dijelaskan, sebelumnya Amaq Jamaluddin yang tinggal berdua bersama istri itu tinggal di rumah bedek. Oleh pemerintah, rumah tersebut diperbaiki. Namun perbaikan yang dilakukan tidak optimal. Mereka terus kepanasan tinggal di rumah itu karena atap rumah hanya seng, tanpa dilengkapi plafon. Sedangkan tembok di pinggir rumah tidak diplester.
‘’Sudah tua sekali, sulit kalau diajak komunikasi (Amaq Jamaluddin, Red) jadi ikut saja rumahnya diperbaiki,’’ sambungnya.
Tidak hanya Amaq Jamaluddin, beberapa warga yang menerima program bedah rumah di Kelurahan Jempong Baru juga harus berutang untuk menyelesaikan perbaikan rumahnya. Kekurangan semen dan pasir ditanggung sendiri.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram H Marzuki Sahaz yang dikonfirmasi membantah ada warga yang sampai berutang untuk memperbaiki rumahnya. Menurutnya, sudah ada pendampingan di masing-masing lokasi. ‘’Sudah saya cek, untuk yang di sana (Jempong Baru, Red) bukan bagian kita. Ada program dari kementerian masing-masing. Kalau kami dari Kemensos,’’ ucapnya.
Dijelaskan, tahun 2012 Disosnakertrans memang mendapat alokasi anggaran Rp 1 miliar lebih untuk program bedah rumah. Dana tersebut dipakai untuk perbaikan 100 rumah tidak layak huni. Ada 15 rumah dengan alokasi Rp 15 juta yang dilaksanakan saat momen Hari Keluarga Berencana beberapa waktu lalu.
‘’Sisanya yang 85 rumah dengan alokasi tiap rumah Rp 10 juta, dikerjakan dengan pendampingan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,’’ jelasnya. ‘’Kita sesuaikan agar masyarakat tidak keluar biaya lagi,’’ tambahnya.
Marzuki menyebut, untuk lokasi rumah yang akan diperbaiki pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Bedah rumah yang dibiayai Kementerian Sosial (Kemensos), dananya langsung masuk ke rekening peserta bedah rumah. ‘’Fungsi pendamping itulah yang akan mengarahkan pemanfaatan dana Rp 10 juta tiap rumah,’’ pungkasnya. (feb)
Itu dialami Amaq Jamaluddin, warga Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela. Kakek 90 tahun tersebut terpaksa meminjam uang hingga Rp 8 juta untuk menuntaskan rehab rumahnya. ‘’Untuk menyelesaikan rehab rumahnya harus meminjam pada ponakannya,’’ kata Inaq Samnah warga setempat pada Lombok Post (Grup JPNN), Rabu (2/1).
Dijelaskan, sebelumnya Amaq Jamaluddin yang tinggal berdua bersama istri itu tinggal di rumah bedek. Oleh pemerintah, rumah tersebut diperbaiki. Namun perbaikan yang dilakukan tidak optimal. Mereka terus kepanasan tinggal di rumah itu karena atap rumah hanya seng, tanpa dilengkapi plafon. Sedangkan tembok di pinggir rumah tidak diplester.
‘’Sudah tua sekali, sulit kalau diajak komunikasi (Amaq Jamaluddin, Red) jadi ikut saja rumahnya diperbaiki,’’ sambungnya.
Tidak hanya Amaq Jamaluddin, beberapa warga yang menerima program bedah rumah di Kelurahan Jempong Baru juga harus berutang untuk menyelesaikan perbaikan rumahnya. Kekurangan semen dan pasir ditanggung sendiri.
Sementara, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram H Marzuki Sahaz yang dikonfirmasi membantah ada warga yang sampai berutang untuk memperbaiki rumahnya. Menurutnya, sudah ada pendampingan di masing-masing lokasi. ‘’Sudah saya cek, untuk yang di sana (Jempong Baru, Red) bukan bagian kita. Ada program dari kementerian masing-masing. Kalau kami dari Kemensos,’’ ucapnya.
Dijelaskan, tahun 2012 Disosnakertrans memang mendapat alokasi anggaran Rp 1 miliar lebih untuk program bedah rumah. Dana tersebut dipakai untuk perbaikan 100 rumah tidak layak huni. Ada 15 rumah dengan alokasi Rp 15 juta yang dilaksanakan saat momen Hari Keluarga Berencana beberapa waktu lalu.
‘’Sisanya yang 85 rumah dengan alokasi tiap rumah Rp 10 juta, dikerjakan dengan pendampingan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan,’’ jelasnya. ‘’Kita sesuaikan agar masyarakat tidak keluar biaya lagi,’’ tambahnya.
Marzuki menyebut, untuk lokasi rumah yang akan diperbaiki pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. Bedah rumah yang dibiayai Kementerian Sosial (Kemensos), dananya langsung masuk ke rekening peserta bedah rumah. ‘’Fungsi pendamping itulah yang akan mengarahkan pemanfaatan dana Rp 10 juta tiap rumah,’’ pungkasnya. (feb)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Timur Minta Warga Poso Kooperatif
Redaktur : Tim Redaksi