JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo membenarkan adanya rumah sakit (RS) swasta yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Setidaknya ada 16 RS yang mengundurkan diri sehingga program Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terancam gagal.
Menurut Dwi, mereka mundur karena tidak setuju dengan penerapan standar harga yang diterapkan dalam KJS. Pihak RS menilai standar harga KJS terlalu rendah sehingga mereka merugi.
"16 RS tersebut merasa keberatan dengan tarif harga versi INA-CBG nya Askes," kata Dwi melalui pesan pendek kepada JPNN, Sabtu (18/5).
Dwi mengungkapkan, baru dua yang menyampaikan pemutusan hubungan kerjasama. Keduanya yakni RS Thamrin dan RS Admira.
Masalah ini, sambung Dwi, harus segera diselesaikan sebelum semakin banyak RS yang mundur dari program KJS. Ia mendorong agar pemerintah daerah memanggil pihak-pihak terkait termasuk Menteri Kesehatan (Kemenkes) Nafsiah Mboi segera turun tangan.
Dwi berharap Dinas Kesehatan DKI Jakarta bisa meyakinkan pihak RS untuk menerima standar tarif KJS. Pasalnya, KJS adalah bentuk pelayanan publik dan tidak profit oriented.
"Dinkes sebagai pihak berwenang pengelola ijin, evaluasi dan pembinaan RS diharapkan untuk memberikan penekanan kepada rumah sakit tersebut. Karena bagaimanapun juga RS memiliki fungsi sosial yang harus ditegakkan sesuai amanat undang-undang," papar politisi PDIP itu.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta Dien Ermawati membenarkan adanya 16 RS yang angkat dari program KJS.
"Yang mundur 16 RS karena pembayaran klaim kecil dan ada pembatasan alkes (alat kesehatan, red)," ucap Mien melalui pesan pendek. (dil/jpnn)
16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS:
Menurut Dwi, mereka mundur karena tidak setuju dengan penerapan standar harga yang diterapkan dalam KJS. Pihak RS menilai standar harga KJS terlalu rendah sehingga mereka merugi.
"16 RS tersebut merasa keberatan dengan tarif harga versi INA-CBG nya Askes," kata Dwi melalui pesan pendek kepada JPNN, Sabtu (18/5).
Dwi mengungkapkan, baru dua yang menyampaikan pemutusan hubungan kerjasama. Keduanya yakni RS Thamrin dan RS Admira.
Masalah ini, sambung Dwi, harus segera diselesaikan sebelum semakin banyak RS yang mundur dari program KJS. Ia mendorong agar pemerintah daerah memanggil pihak-pihak terkait termasuk Menteri Kesehatan (Kemenkes) Nafsiah Mboi segera turun tangan.
Dwi berharap Dinas Kesehatan DKI Jakarta bisa meyakinkan pihak RS untuk menerima standar tarif KJS. Pasalnya, KJS adalah bentuk pelayanan publik dan tidak profit oriented.
"Dinkes sebagai pihak berwenang pengelola ijin, evaluasi dan pembinaan RS diharapkan untuk memberikan penekanan kepada rumah sakit tersebut. Karena bagaimanapun juga RS memiliki fungsi sosial yang harus ditegakkan sesuai amanat undang-undang," papar politisi PDIP itu.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta Dien Ermawati membenarkan adanya 16 RS yang angkat dari program KJS.
"Yang mundur 16 RS karena pembayaran klaim kecil dan ada pembatasan alkes (alat kesehatan, red)," ucap Mien melalui pesan pendek. (dil/jpnn)
16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS:
- RS Thamrin
- RS Admira
- RS Bunda Suci
- RS Mulya Sari
- RS Satya Negara
- RS Paru Firdaus
- RS Islam Sukapura
- RS Husada
- RS Sumber Waras
- RS Sukmul
- Port Medical
- RS Puri Mandiri Kedoya
- RS Tria Dipa
- RS JMC
- RS Mediros
- RS Restu Mulya
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Waduk Pluit Mau Bakar Anak Buah Ahok
Redaktur : Tim Redaksi