jpnn.com, JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai tidak tepat langkah pemerintahan kekinian yang membahas dan mengakomodasi program pemimpin mendatang untuk dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Terlebih lagi, kata dia, penghitungan suara manual pemilu 2024 belum selesai dan masih dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang.
BACA JUGA: Ditanya Keseriusan PDIP Menggulirkan Hak Angket, Hasto Singgung Pembentukan Tim Khusus
"Ya, kalau kami melihat, pembahasan tidak tepat, karena sekarang tahapan pemilu presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi," kata Hasto kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/2).
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) itu menyebutkan langkah membahas program pemimpin mendatang oleh pemerintah terkini memunculkan tanda tanya besar.
BACA JUGA: Zukri Misran Mengeklaim Kemenangan Terbesar PDIP Sepanjang Sejarah di Riau
Terlebih lagi, Hasto menangkap sinyal ada upaya konsolidasi demi memuluskan berbagai program paslon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, sementara tahap prmilu presiden belum selesai," kata alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu.
BACA JUGA: Adian PDIP Anggap Hak Angket Tidak Akan Memicu PerpecahanÂ
Hasto menganggap langkah membahas program pemerintah mendatang ingin mengesankan kalau pemilu 2024 sudah selesai dengan pemenang sudah ditentukan.
"Ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara," kata Hasto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui membahas program pemimpin mendatang dalam sidang kabinet pada Senin (26/2) kemarin.
Dia berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media soal kabar pemerintahan era eks Gubernur DKI Jakarta itu membahas program makan siang gratis dalam sidang kabinet Senin kemarin.
Awalnya, Jokowi membantah sidang kabinet membahas program makan siang seraya menyebut rapat membahas presiden terpilih.
"Dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program program presiden terpilih harus sudah dimasukkan di rencana anggaran 2025, supaya presiden terpilih lebih cepat dan mudah sehingga penganggaran tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Disampaikan dalam rapat paripurna kemarin," ungkap Jokowi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2). (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bentrok Massa PDIP dan PBB Berakhir Damai
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan