jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) makin optimistis terhadap keberlangsungan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra). Sebab, program prorakyat itu terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk (rasio gini).
Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat PKH dan Rastra berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan rasio gini. Merujuk data BPS pada September 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari total populasi.
BACA JUGA: Khofifah Belum Cuti, Masih Tunggu Pak Jokowi
Khofifah menyebut angka itu berkurang sebesar 1,19 juta orang dibanding Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen). Berdasar data BPS pula persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 7,72 persen pada Maret 2017 menjadi 7,26 persen pada September 2017.
Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pun mengalami penurunan. Dari 13,93 persen pada Maret 2017 menjadi 13,47 persen pada September 2017.
BACA JUGA: Gus Sholah Tak Tertarik Dukung Putri Gus Dur di Pilgub Jatim
Penurunan angka kemiskinan juga berimbas ke rasio gini. Dari 0,393 pada Maret 2017 menjadi 0,391 pada September 2017. "Jika hitungannya year to year (dibanding September 2016, red) sebesar 0,394, maka terjadi penurunan sebesar 0,003 poin," ujar Khofifah sebagaimana siaran pers Kemensos, Rabu (3/12).
Tokoh Muslimat Nahdatul Ulama (NU) itu menyebut data BPS menjadi bukti efektivitas PKH dan Rastra penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dengan capaian tersebut, lanjut Khofifah, Kemensos makin optimistis dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi single digit.
BACA JUGA: Nasdem Resmi Dukung Khofifah-Emil untuk Pilgub Jatim
Berdasar patokan di APBN 2018, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan tahun ini turun 9,5-10 persen. Karena itu, Kemensos pun menggenjot kinerja agar penyaluran bantuan sosial (bansos) benar-benar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.
Khofifah menjelaskan, Kemensos pada 2017 melakukan revolusi bantuan sosial dengan merubah sistem tunai menjadi non-tunai(BPBT) melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). “Pada 2018 ini, kami yakin perluasan penerima bansos nontunai dari enam juta menjadi sepuluh juta keluarga penerima manfaat dapat semakin menekan angka kemiskinan dan gini ratio," tuturnya.
Lebih lanjut Khofifah memerinci, perluasan PKH dan BPNT akan dimulai Februari 2018. Perluasan BPNT menjadi 10 juta terbagi dalam empat tahap, yakni Januari-Februari, April-Mei, Juli-Agustus, dan Oktober-November.
Masing-masing penambahan sejumlah 2,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tiap tahapan. Setiap bulan, KPM akan menerima Rp 110 ribu yang bisa ditukarkan beras dan telur.
Pada tahap awal, perluasan BPNT dilaksanakan di 29 kabupaten/kota. “Saat ini sudah berjalan di 44 kota dengan sasaran sebanyak 2.660.989 KPM. Targetnya di Bulan Oktober 2018 mampu mencapai sepuluh juta KPM," imbuhnya.
Sebelumnya Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, ada beberapa faktor utama yang memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah program prorakyat pemerintah seperti Rastra dan PKH.
“PKH juga berkontribusi besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Makanya, kami juga sangat mendukung jika penerima PKH ini ditingkatkan kembali di tahun depan,” imbuhnya.
Sementara Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, pelaksanaan PKH terus mengalami perbaikan dari sisi target dan realisasi. Hal itu terlihat dari realiasi anggaran bansos PKH dari tahun 2014–2017 yang rata-rata mencapai di atas 99 persen.
“Kerja keras seluruh pihak yang membantu mensukseskan pelaksanaan PKH tentu akan membuahkan hasil yang maksimal untuk menurunkan angka kemiskinan dan gini rasio”, tuturnya.(rmo/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Dukungan Muslimat NU ke Khofifah Sudah Mengakar
Redaktur & Reporter : Antoni