Program Satu Keluarga Satu Sarjana Jadi Impian Masyarakat Indonesia

Rabu, 17 Januari 2024 – 06:17 WIB
Capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai program 'Satu Keluarga Satu Sarjana' yang digagas pasangan calon nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi solusi sekaligus impian banyak orang Indonesia dalam bidang pendidikan.

Hal tersebut terutama berkenaan dengan mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi.

BACA JUGA: Ganjar Teringat Momen Ngamuk di Jembatan Timbang Ketika Ditanya Soal Ini

“Sekolah kan menjadi persoalan bangsa ini sudah lama. Artinya sekolah itu mahal. Jadi pemerintah harus melakukan sesuatu. Bebas belajar 9 tahun, jadi setelah itu perguruan tingginya mahal,” tegas Agus di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Agus, menjadi sarjana merupakan idaman dari banyak orang Indonesia.

BACA JUGA: TPN: Ganjar Tidur di Rumah Warga untuk Menyerap Aspirasi

"Jadi, itu tentu menjadi impian orang Indonesia untuk minimal jadi S1. Jadi, program itu memang menjadi idaman atau keinginan banyak pihak kalau kita baca selama ini," ujar Agus.

Sebelumnya, SMRC melakukan survei untuk membandingkan program dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

BACA JUGA: Kepincut Program Makan Siang dan Susu Gratis, BPI Dukung Prabowo-Gibran

Hasilnya, responden paling banyak memilih program satu keluarga miskin, satu sarjana milik Ganjar-Mahfud dengan raihan 48 persen.

Kemudian program tunjangan ibu hamil oleh Anies-Muhaimin yang memperoleh 32 persen. Sementara program makan dan susu gratis yang diinisiasi Prabowo-Gibran hanya 20 persen karena dinilai paling tak terlalu penting.

Terkait dengan program paslon lain, Agus juga mengapresiasi. Ia menyebut program paslon 01 dan 02 saling terkait yakni persoalan stunting.

"Itu kan sebetulnya terkait antara 1 sama 2,  Anies kan terkait dengan stunting sebetulnya. Program stunting itu kan tidak hanya mengobati anak stunting tetapi sejak dari dia mau menikah, gizinya harus sudah baik, tidak anemia, tidak kurang darah," ujarnya.

Menurutnya, persoalan stunting juga menjadi fokus dari pemerintahan saat ini. Kendati dalam pelaksanaannya masih belum sesuai.

“Itu tentu menjadi konsen, program strategisnya presiden. Meskipun dalam perjalanannya disalahgunakan gak jelas. Karena banyak hal itu sebetulnya angka-angka yang disampaikan buat saya masih sangat meragukan,” ujar Agus.

Kendati demikian, Agus menegaskan program pendidikan dan kesehatan memang harus dilakukan oleh siapapun nanti presidennya untuk menjadi Indonesia Emas 2045.

"Jadi, program ini menjadi penting untuk Indonesia Emas 2045, tiga-tiganya," ungkapnya.

Persoalan Etika

Agus juga menyoroti elektabilitas paslon yang berbanding terbalik dengan akseptabilitas program yang ditawarkan.

"Kalau saya dengan survei menjelang pemilu, pilkada itu saya tidak terlalu percaya. Karena itu tergantung yang bayar siapa," jelasnya.

Menurut Agus, ada persoalan netralitas yang melanggar etika dalam pemilu kali ini. Aparat negara diarahkan untuk mendukung Paslon tertentu.

"Persoalannya sekarang diarahkan ke 02. Itu kan menurut saya tidak etis. Harusnya Bawaslu gerak cepat," pungkasnya.

Tingkatkan Taraf Hidup

Peneliti Bidang Ketenagakerjaan BRIN, Triyono mengatakan, pendidikan adalah jalan terang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

“Kalau bicara pendidikan, untuk memutus rantai kelas sosial. Kalau berkiblat ke negara maju, pendidikan berpengaruh meningkatkan taraf hidup,” kata Triyono.

Pendidikan adalah jalan terang untuk membuka pengetahuan, berkreasi sehingga nantinya bisa berwiraswasta.

“Bicara pendidikan bukan hanya pendidikan semata, namun bagaimana menciptakan kewirausahaan yang akibatnya meningkatkan kreasi, menghadirkan pengusaha-pengusaha, dan mereka menciptakan lapangan pekerjaan,” ujar Triyono.

Selain membuka peluang wiraswasta, tenaga kerja yang memegang gelar sarjana, memiliki keterampilan, juga punya daya tawar ketika masuk ke dunia kerja.

“Kita berbicara di hubungan industrial, ada bargaining posisi ketika kita memiliki keterampilan dan pendidikan bahasa, dan meningkatkan daya tawar,” ujar Triyono.

Oleh karena itu, agar kian kompetitif, kesempatan mengenyam pendidikan tinggi perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah.

“Kemudian di-mix lah, pendidikan yang bagus, keterampilan, kemampuan bahasa dan IT,” pungkas Triyono.(fri/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Friederich Batari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler