jpnn.com - JAKARTA – Wajib belajar (Wajar) 12 tahun yang dicanangkan pemerintah di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga saat ini belum berjalan maksimal. Masalah utamanya terkait politik anggaran yang tidak berpihak pada program tersebut.
“Program wajar 12 tahun sudah lama kami cetuskan. Sayangnya kebijakan ini tidak berbanding dengan anggaran. Itu sebabnya banyak program yang tidak jalan," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad, Kamis (24/9).
BACA JUGA: Mau Tingkatkan Mutu Pendidikan atau Tampung Tenaga Kerja
Meski anggaran terbatas, menurut Hamid, Kemdikbud akan tetap menyerahkan program pendidikan menengah ke provinsi mulai April hingga Oktober 2016. Jadi masing-masing kepala daerah bertanggung jawab atas program wajar tersebut.
“Pemda jangan hanya ingin anggarannya dari pusat terus. Pendidikan menengah menjadi tanggung jawab pemda juga. Makanya, tahun depan kewenangannya kami serahkan ke daerah,” tuturnya.
BACA JUGA: Cegah Kecurangan, Pendaftaran Siswa Harus 100 Persen Online
Dengan kebijakan tersebut, Hamid berharap target 97 persen siswa bisa mengecap pendidikan menengah bisa tercapat pada 2020.(esy/jpnn)
BACA JUGA: Sekolah Terbaik di Indonesia Adalah Swasta, Terjelek Juga Swasta
BACA ARTIKEL LAINNYA... 23,2 Persen Guru Malas Ngajar
Redaktur : Tim Redaksi