jpnn.com, JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) menuding pihak yang mengkritik Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi terkait serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional (PDN) Sementara adalah orang yang sakit hati dengan politik.
Sekjen Projo Handoko mengatakan sikap sebagian tokoh di media sosial mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDNS2 milik Telkom untuk menyerang Budi Arie Setiadi dengan tujuan-tujuan politik sempit.
BACA JUGA: Budi Arie Bilang Menantu Jokowi Tidak Akan Maju di Pilkada 2024
Projo beranggapan bahwa orang-orang tersebut memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik.
“Hasil monitoring kami menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada pilpres Februari 2024 lalu. Tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik dari pengamatan atas kata-kata yang digunakan,” ucap Handoko saat konferensi pers di DPP Projo, Pancoran, Jumat (28/6).
BACA JUGA: Budi Arie Lihat Napas dan Semangat Jokowi Ada di PSI
Dia menuturkan, selama seminggu terakhir, DPP Projo mengamati perkembangan pemberitaan terkait dengan Pemberantasan Judi Online dan Kasus Ransomware PDNS1 Telkom.
Dari pengamatan DPP Projo, terjadi penggalangan opini yang justru memperkeruh situasi dan memecah konsentrasi dalam perang melawan Judi Online.
BACA JUGA: Sentil Budi Arie soal Serangan ke PDN, TB Hasanuddin: Ini Sebetulnya Kecelakaan atau Kebodohan
“DPP Projo berpendapat bahwa politicking yang digalang oleh sebagian kecil tokoh-tokoh ini justru menguntungkan pihak-pihak yang ingin kejahatan siber seperti judi online tetap berlangsung lancar dan menghasilkan profit yang luar biasa dengan menghisap uang rakyat kecil,” jelasnya.
Projo pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menghiraukan kritikan tokoh tersebut yang mengkritik Budi Arie.
Mereka meminta publik m bersabar mengikuti laporan-laporan Kominfo, BSSN, dan kementerian/lembaga terkait penyelesaian masalah serangan siber.
“Kami mengajak seluruh komponen Bangsa Indonesia untuk berjuang bersama Budi Arie Setiadi dan seluruh unsur pemerintahan lainnya (BSSN, Kepolisian, PPATK dan lain-lain) dalam memerangi judi online dan menyelesaikan dampak serangan siber ini,” tuturnya.
Sebelumnya, serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang mengakibatkan layanan publik terkendala sejak Kamis (20/6).
Serangan siber diduga disebabkan ransomwarebrain chiper, varian dari ransomware Lockbit 3.0.
Akibat serangan itu, PDNS yang dikelola Kemenkominfo mengalami gangguan sehingga layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi.
Selain itu, Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah juga mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran.
Sebanyak 282 layanan instansi pemerintah pun terganggu. (mcr4/jpnn)
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi