Pemerintah negara bagian Northern Territory (NT) Australia menyalurkan bantuah hibah senilai miliaran dolar (puluhan triliun) tanpa pencatatan yang memadai dan tanpa prosedur pengawasan.

Laporan yang disampaikan Auditor Jenderal Julie Crisp menyebutkan, Pemerintah NT menyadari kelemahan dalam pengawasan hibah ini sejak 2014.

BACA JUGA: Coca Cola Mengatakan Mengikuti Dari Dekat Perkembangan Ganja Jadi Minuman Sehat

Saat itu, pemerintah mulai mengembangkan sistem baru yang disebut "Grants NT". Namun empat tahun kemudian, Grants NT belum juga diimplementasikan.

Sampai saat ini, proses pemberian hibah untuk pengusaha dan kelompok masyarakat masih bertumpu pada pelaporan manual serta praktek tak efisien lainnya sehingga transparansinya sangat rendah.

BACA JUGA: Akomodasi Khusus Bagi Lansia di Indonesia Semakin Dibutuhkan

Auditor Jenderal Julie Crisp menemukan bahwa hibah yang disalurkan tidak sesuai dengan yang dilaporkan.

Dalam beberapa kasus, katanya, penerima hibah tidak diteliti secara menyeluruh sebelum diberi uang rakyat tersebut.

BACA JUGA: Pelaku Kejahatan Seksual Anak Wajin Pakai Pelacak Diri Seumur Hidup

Crisp mengaku tak berhasil menentukan total uang yang disalurkan sejak 2014 karena pencatatan yang buruk. Namun jumlahnya diperkirakan mencapai miliaran dolar.

Contoh lain, katanya, ada penerima hibah yang sebelumnya ditolak, namun akhirnya mendapatkan hibah tanpa alasan yang jelas.

Audit ini dilakukan di saat utang Pemerintah NT mencapai rekor tertinggi dan permintaan mereka untuk porsi Pajak PPN ke Pemerintah Australia juga meningkat.

"Tak ada bentuk komunikasi dalam lembaga atau antarlembaga terkait dengan pemohon hibah yang melanggar ketentuan," tulis Crisp dalam laporannya.

"Diketahui bahwa tidak ada dokumentasi untuk bukti persetujuan bagi semua permohonan hibah. Sifat dan jenis dokumentasi yang ada juga tidak konsisten," tambahnya.Masalah transparansi

Departemen Layanan Korporasi dan Informasi NT mengadakan peninjauan sistem pelaporan hibah pada 2014, dan ditemukan bahwa departemen ini tak dapat menyiapkan dokumentasi untuk seluruh hibah yang disalurkan.

"Proses yang ada rentan terhadap faktor kesalahan manusia karena kurangnya pemeriksaan dan pengawasan terprogram," tulis Crisp.

Crisp juga menemukan bahwa Departemen Urusan Menteri Utama yang mengelola sebagian besar dana hibah setiap tahun tak memiliki sistem untuk memantau hibah.

"Dalam beberapa kasus, lembaga ini bergantung pada perusahaan yang dikelola karyawan individu," katanya.

Crisp menunjuk perkiraan Pemerintah NT yaitu $ 966 juta dalam bentuk hibah pada tahun 2014/15. Namun angka itu, katanya, mungkin tak akurat.

Lia Finocchiaro dari partai oposisi menyebut hasil audit itu "sangat memprihatinkan".

"Apalagi mengingat keadaan anggaran Territory yang sudah bahaya dan utang yang terus meningkat," katanya.

"Warga berharap uang rakyat yang diberikan akan disalurkan secara tepat, serta hibah dan belanja selanjutnya dimonitor dan diperiksa," katanya.

Laporan ini, katanya, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dengan pengeluaran oleh Departemen Urusan Menteri Utama. Menteri Utama adalah jabatan kepala pemerintahan di negara bagian.

Crisp menyatakan penerapan sistem baru Grants NT problematik, dan pada saat audit tak ada kerangka waktu kapan petugas akan ditransfer ke sistem baru ini.

Juru bicara Menteri Layanan Korporasi dan Informasi Lauren Moss dalam pernyataannya menyebutkan sistem baru Grants NT selesai bulan lalu, hanya terlambat satu bulan.

Dia tidak memberikan tenggat waktu kapan semua departemen akan menggunakan sistem ini.

"Grants NT dilaksanakan melalui pendekatan bertahap menyelaraskan dengan waktu masing-masing program hibah lembaga pemerintah NT," kata pernyataan itu.

"Strategi perubahan manajemen telah dibuat dan rencana implementasi khusus sedang dalam pengembangan bekerja sama dengan masing-masing lembaga," katanya.

"Lembaga-lembaga ini menyimpan catatan dan melaporkan program hibah mereka, termasuk pendanaan dan penyalurannya," katanya.

Menteri Perbendaharaan NT Nicole Manison menolak menjawab apakah akan ada penghematan sebagai dampak pengawasan yang lebih ketat atas hibah selama dua tahun terakhir.

Utang Pemerintahan Partai Buruh di NT diperkirakan mencapai $ 7,5 miliar dalam tiga tahun. Pemerintah NT diperkirakan harus meminjam lebih banyak daripada pendapatannya pada tahun 2021.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.

BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan Adelaide Dinyatakan Bersalah Sengaja Menjadi Anggota ISIS