jpnn.com, DEPOK - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menganugerahkan Provinsi Jawa Tengah karena terpilih sebagai salah satu instansi pemerintah daerah terbaik dalam Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah Terbaik Periode 2018 - 2020. Dalam hal ini adalah sistem elektroniknya.
Penganugerahan diberikan oleh Sekretaris Utama BSSN Syahrul Mubarak kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, Riena Retnaningrum di Auditorium Kantor BSSN Jalan Raya Muchtar Nomor 70, Kelurahan Bojongsari Lama, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/11/2020).
Syahrul Mubarak mengatakan, BSSN menganugerahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemerintah daerah terbaik dalam Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah Terbaik Periode 2018 – 2020.
Penghargaan diberikan karena yang bersangkutan telah menjalankan tingkat maturitas keamanan pada sistem elektroniknya. “Salah satu yang mendapatkan adalah Provinsi Jawa Tengah,” kata Syahrul usai acara di lokasi.
BACA JUGA: Para Buruh Bersatu Siap Dukung Pak Ganjar yang Digugat Apindo terkait UMP
Menurutnya, apresiasi itu diberikan melalui satu penilaian dari standar yang dimiliki BSSN dan tingkat maturitas atau tingkat penerapan keamanan sistemnya dinilai baik. Dia menambahkan, standarisasi atau kriteria mendapatkan penghargaan adalah bagusnya sumber dayanya, tata kelola sisi informasi, dan lainnya.
Kendati demikian, lanjut Syahrul, BSSN menilai ada hal yang tetap harus dibenahi Jawa Tengah adalah keamanan sistem informasinya dalam bidang siber.
BACA JUGA: Gunung Merapi Kini Siaga Level 3, Pak Ganjar Pastikan Warga Pengungsi Tetap Aman
Mengingat, ancaman dan kerentanan bidang siber masih berpotensi terjadi. Hal itu berlaku untuk semua instansi hanya Jawa Tengah tapi juga instansi lain. Pembenahan penting itu adalah sumber daya manusia.
“Maka yang paling penting adalah sumber daya manusia. Kita akui memang di beberapa institusi, di kementerian atau instansi pemerintah daerah, untuk meningkatkan secara kualitatif, kuantitatif, sumber daya manusia banyak memiliki kendala,” bebernya.
Adapun untuk membenahi persoalan sumber daya manusia, BSSN secara terus menerus menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara periodik. Kegiatan itu diperuntukkan untuk seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. “Ditingkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini yang paling penting,” ujar Syahrul.
Dalam sambutannya, Syahrul menuturkan, Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SistemPemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pada akhir tahun 2025 diharapkan pemerintah sudah berhasil mencapai keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam dan antar instansi pusat dan pemerintah daerah.
Riena mengatakan usai Jateng mendapatkan penghargaan, Pemprov Jateng bertekad untuk mempertahankannya. Dia menjelaskan untuk pengamanan sekuriti siber di masing-masing SKPD di Jateng memang telah memiliki tim Computer Security Incident Response Team(Gov-CSIRT). Termasuk di kabupaten dan kota.
“Harus kita support, bagaimana memberikan mitigasi kepada mereka agar ketika berselancar di dunia maya, keamanan sibernya juga harus diperhatikan. Karena itu kita sudah masuk revolusi industri,” kata Riena. (flo/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Natalia