Karena itu, perubahan kurikulum tersebut harus mengasilkan konsep yang lebih sempurna, bukan produk prematur.
“Pergantian kurikulum pendidikan nasional itu tidak gratisan. Saya berharap besarnya anggaran penyempurnaan kurikulum pembelajaran dan pembukuan untuk menyempurnakan kurikulum pendidikan nasional berbanding lurus dengan output yang akan didapatkan,” kata Anggota Komisi X DPR, Herlini Amran, Minggu (26/11).
Dia menjelaskan, tahun 2012 ini saja, dtelahd ianggarkan sebesar Rp171 miliar di Direktorat Badan Penelitian Dan Pengembangan, dan rencananya akan ditingkatkan sebesar Rp179 miliar lagi pada tahun 2013 oleh Kemdikbud. Jadi, total Rp350 miliar.
Herlini meminta, Mendikbud memberikan laporan evaluasi perkembangan kurikulum pendidikan sebelumnya kepada Panja Kurikulum Komisi X DPR, sebelum menjelaskan kepada publik setiap hasil penelitian kurikulum, sekolah rintisan kurikulum, model kurikulum, dan bahan kebijakan yang dibiayai anggaran tersebut.
“Ini menjadi penting sebagai evaluasi bahwa KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) memang telah diteliti layak disempurnakan,” ujarnya.
Jika evaluasi berbasis riset itu tidak dilakukan, lanjut Herlini, pihaknya khawatir akan terjadi malkonsepsi dalam penyusunan kurikulum. Sehingga, kurikulum yang baru ini bisa saja menjadi produk prematur, seperti kurikulum-kurikulum sebelumnya.
“Atau mungkin benar adanya, kurikulum baru itu, ya proyek buku baru Kementerian. Lah wong, Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) kemarin menyatakan bukunya sudah siap dicetak. Padahal belum ada evaluasi kurikulum lama, begitu juga kurikulum baru belum selesai di uji publik untuk disempurnakan," tambah Herlini mempertanyakan.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 100 Pamong Budaya Dikirim ke Daerah 3T
Redaktur : Tim Redaksi