“Saya kira masalah MPLIK sudah clear karena itu hanya masalah keterlambatan tender saja. Diduga kuat ada kepentingan kelompok maupun golongan yang ingin mengganggu stabilitas BUMN di bidang telematika. Ini perlu diwaspadai, jangan sampai ada pemerasaan disini,” kata Jusuf Rizal, di Jakarta, Kamis (8/11).
Proyek MPLIK yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika itu sudah mulai memperlihatkan hasil di sejumlah daerah. Contohnya di kecamatan Balombong, Makassar, menunjukkan bahwa layanan MPLIK berjalan baik.
Meski demikian Rizal menilai software MPLIK Telkom perlu diubah agar lebih mudah digunakan masyarakat. Selain itu, pengelolaan MPLIK perlu disempurnakan agar lebih banyak masyarakat yang memanfaatkannya.
LIRA mengklaim telah melakukan investigasi di 6 provinsi, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Papua dan Irian Jaya, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Selatan. LIRA juga berkunjung ke enam provinsi lagi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Jambi, Riau dan Kepulauan Riau.
“Kunjungan ini untuk mengecek sejauhmana MPLIK ini beroperasi di masyarakat. Telkom diharapkan bisa lebih mengoptimalkan layanan tersebut guna membantu masyarakat di daerah,” ungkapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Stok Menipis, Harga Beras Naik
Redaktur : Tim Redaksi