Pasangan Joko Widodo ini menilai, anggaran sekitar Rp 16 triliun untuk membangun MRT terlalu mahal dan boros. "Kami akan evaluasi biayanya. Karena biaya MRT sangat mahal," kata Ahok pada INDOPOS, Jumat (28/9).
Ahok mengatakan, anggaran MRT Jakarta terbilang sangat mahal. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia maupun negara di Amerika Latin. "Anggaran MRT Jakarta mahalnya nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Untuk itu, evaluasi perlu dilakukan," ujarnya.
Pihaknya, lanjut Ahok, akan fokus pada pengembangan kereta api. Bersama calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dia akan bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). "Untuk kereta api, fokusnya sebagai interkoneksi Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti Bogor," tuturnya.
Ia mengakui kemacetan di Jakarta banyak disumbangkan oleh arus pekerja yang masuk dari wilayah sekitar karena menggunakan kendaraan pribadi. Alasan mereka memilih menggunakan kendaraan pribadi karena akses kendaraan umum yang sulit.
Jadi, kata Basuki, nantinya mereka akan membangun rumah susun sewa murah terpadu untuk masyarakat. Konsepnya adalah membangun rusunawa di sekitar stasiun, sehingga akses masyarakat akan lebih mudah. Hal itu, tutur dia, akan lebih mudah jika ada kerja sama antara PT KAI dan pemerintah setempat.
Sementara itu, Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo menegaskan, penghentian proyek MRT adalah tindakan semena-mena. Apalagi, proyek pembangunan MRT merupakan proyek antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya sebagai pelaksana proyek tersebut dengan membentuk PT MRT Jakarta. Pemerintah Indonesia meminjam dana untuk pembangunan MRT kepada Japan International Coorporation Agency (JICA) sebesar 120 miliar Yen atau Rp15 triliun, kemudian diatur pengembaliannya Pemprov DKI 58 persen dan Indonesia 42 persen.
"Jadi soal pergantian gubernur, saya berharap proyek MRT tetap berjalan karena merupakan proyek nasional. Jadi kalaupun dihentikan itu tidak semena-mena, karena harus melalui persetujuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian. Karena dari awal proyek ini dijalankan berdasarkan Surat Keputusan menteri di tahun 2005. Maka beliaulah yang akan memutuskan dan menyampaikan dijalankan atau tidak," tandasnya. (wok/rul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lurah Cibodas Jadi Tersangka Korupsi
Redaktur : Tim Redaksi