jpnn.com - MAJALENGKA – DPRD Kabupaten Majalengka meminta kontraktor tol Cikampek-Palimanan (Cikapa) PT Lintas Marga Sedaya (LMS), menghentikan sementara pembangunan jalan tol sebelum adanya kejelasan mengenai sistem drainase dan irigasi bagi area pertanian di sepanjang jalan tol.
Hal tersebut terungkap dalam rapat gabungan Komisi B dan Komisi C DPRD dengan sejumlah kepala desa (kades), camat Sumberjaya, camat Palasah, camat Jatiwangi, dan camat Kertajati di ruang rapat Paripurna DPRD Majalengka, kemarin (20/9).
BACA JUGA: Sistem Kelistrikan Bandara Kualanamu Masih Kacau
Pada rapat tersebut juga menghadirkan perwakilan dari pihak PT LMS yang diminta untuk menjelaskan sistem drainase/irigasi air yang dikeluhkan sejumlah kades yang mewakili warganya. Karena dikhawatirkan akan merusak ekosistem area pertanian di sepanjang jalur yang akan dibangun jalan tol.
BACA JUGA: Ciremai Ekspres Layani Rute Cirebon-Bandung
“Sekarang ini kan sedang berjalan (pembangunannya, red). Kalau belum ada kejelasan mengenai sistem irigasi pertanian. Apakah bisa dihentikan sementara, sampai adanya kejelasan mengenai infrastruktur irigasi pertanian yang dilewati jalan tol ” ujar anggota Komisi B DPRD Majalengka Pepep Saeful Hidayat.
Dia menegaskan, meskipun proyek pembangunan jalan tol berikut pengelolaannya oleh PT LMS ini merupakan program pemerintah, namun dia memandang tetap saja orientasi operasional PT LMS akan mengarah kepada profit oriented. Oleh karena itu, dia memandang jika masyarakat petani yang area pertanianya terlintasi oleh jalan tol, juga mesti diperhatikan kelangsungannya.
BACA JUGA: Menang Pilbup, Jago PDIP Menangis
“Jangan sampai nanti pengelolaan jalan tol oleh PT LMS ini hanya sekedar untuk menghindari kerugian dari pihak investor. Nah, jika kekhawatiran para petani yang sawahnya akan tergenang ketika ada jalan tol itu benar-benar terjadi, tanggung jawab siapa?” tanyanya.
Menanggapi hal ini, perwakilan manajemen PT LMS, Heru mengaku, pihaknya tidak dapat mengabulkan permintaan penghentian sementara proses pembangunan tol Cikapa, karena akan mengganggu pelaksanaan pembangunan jalan tol secara keseluruhan.
“Soal itu kami tidak bisa, karena proyek jalan tol Cikapa sepanjang 116 km ini merupakan investasi besar skala nasional dengan total nilai investasi mencapai Rp12 triliun. Kalau kami hentikan operasionalnya satu atau dua hari saja, investor pasti akan lari,” ujarnya.
Dia menawarkan solusi kepada para kades yang mengkhawatirkan sistem irigasi di jalan tol ini, akan diberikan pemahaman dan sosialisasi. Hal itu guna meyakinkan mereka jika sistem perencanaan dan desain pembangunan infrastruktur irigasi di jalan tol Cikapa, terutama yang melewati area pertanian di Majalengka sudah sesuai standar.
Karena sebelumnya telah dilakukan kajian yang melibatkan konsultan proyek jalan tol dari negara-negara maju, dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PU, serta diketahui oleh dinas dan instansi terkait di tiap-tiap daerah.
Dia menyebutkan, di sepanjang jalur jalan tol Cikapa yang melintasi wilayah Kabupaten Majalengka, terdapat puluhan titik perlintasan air, berupa drainase, gorong-gorong, irigasi atau sejenisnya.
"Dari desain yang akan kita bangun, titik perlintasan air di section 5 ada 37 buah, di section 4 ada 38 buah, di section 6 ada 32 buah. Dimensi dari titik perlintasan air ini strukturnya justru dibuat lebih besar dari kondisi existing yang sekarang. Dan tidak ada saluran perlintasan air yang dibuat lebih kecil dari existing yang sekarang ada," kata Heru dibenarkan tim teknis PT LMS lainnya Wisnu dan Iwan.
Kepala Desa Jatisura Ginggi S Hasyim menyebutkan, jika area pertanian yang ada di desanya memiliki omzet tahunan antara Rp10 hingga Rp12 miliar per tahun. Menurutnya, jika kekhawatiran warga tentang dampak pembangunan jalan tol yang akan merusak produksi pertanian ini benar-benar terjadi, maka bisa dipastikan jika sumber penghidupan warga petani di desanya ini akan lenyap.
"Kami percaya yang mendesain dan mengkaji perencanaan pembangunan jalan tol ini adalah orang-orang pandai. Tapi, kalau urusan pertanian di desa, kami orang pribumi jauh lebih paham ketimbang mereka. Tapi, selama ini kami yang lebih paham justru tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan mendesain infrastruktur irigasi atau sebagainya, jadi wajar kalau kami khawatir. Karena, contoh-contoh kasus yang kami dapatkan dari area pertanian di sekitar tol Cileunyi dan tol-tol lain, adalah contoh realisasi yang buruk dari perencanaan yang katanya sudah baik. Kami tidak ingin itu terjadi di daerah kami," tegasnya.
Senada juga diungkapkan Camat Sumberjaya, Drs Yoyo. Rasa kekhawatiran dari masyarakat memang benar. Di Kecamatan Sumberjaya sendiri misalnya, terdapat beberapa saluran irigasi dan sungai yang dilewati oleh pembangunan proyek tol. Dengan tidak berfungsinya fasilitas umum seperti saluran irigasi akan berdampak kepada ratusan hektare lahan pertanian milik warga.
Saat musim penghujan tiba kondisi air tidak berfungsi (mengalir) secara optimal, karena tertutup oleh pembangunan proyek tol yang saat ini tengah berjalan. Ia menyebutkan, di wilayah Kecamatan Sumberjaya terdapat empat desa, yakni Desa Bongas Kulon, Bongas Wetan, Panjalin Kidul serta Desa Panjalin Lor yang areal lahan pertaniannya terkena dampak dari pembangunan tol tersebut.
“Untuk saat ini memang belum terjadi kekhawatiran yang lebih. Tapi nanti saat musim penghujan datang. Kami berharap kepada PT LMS untuk secepat mungkin menanggulangi permasalah fasilitas saluran irigasi bagi areal pertanian warga,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, fasilitas umum juga harus lebih baik dari yang sudah ada sebelum adanya pembangunan proyek jalan tol tersebut. Pihaknya benar-benar akan mendukung kalau pihak yang bersangkutan juga mendukung bidang lain milik masyarakat, terutama pertanian.
Jangan sampai ketika proses pengerjaan sudah rampung dan difungsikan malah ada masalah di saluran irigasi yang akan berdampak kepada hasil pertanian.(azs/ono)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dari SBY untuk Rakyat Aceh
Redaktur : Tim Redaksi