jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa parlemen akan mencermati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2021 usulan pemerintah.
Puan menjelaskan, pemerintah melalui RUU APBN 2021 yang mengusung tema Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi memproyeksikan pendapatan negara pada tahun depan sebesar Rp 1.776,4 triliun, sedangkan belanja negara Rp 2.747,5 triliun.
BACA JUGA: Defisit Mengancam, Mbak Puan Punya Saran soal APBN Tahun Depan
Perbedaan proyeksi tentang pendapatan dan belkanja negara itu memunculkan defisit yang mendekati Rp 1.000 triliun.
“Defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 971,2 triliun atau setara 5,5 persen dari PDB (produk domestik bruto, red)," kata Puan dalam pidato di Sidang Paripurna DPR, Selasa (1/9).
BACA JUGA: Fadli Zon: Pidato Presiden Jokowi Soal RAPBN 2021 Kurang Realistis
Menurutnya, perlu adanya antisipasi fiskal untuk mengatasi defisit APBN impak ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Mengutip keterangan pemerintah, Puan menyebut defisit itu akan dibiayai dengan utang.
Namun, Puan mengingatkan pemerintah memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan berhati-hati dalam berutang. “Dengan beban utang yang makin besar, maka pemerintah wajib memastikan bahwa belanja negara benar-benar efektif dan berkualitas,” kata Puan.
BACA JUGA: Soroti Masalah Ketahanan Pangan, Gerindra Berikan 4 Catatan untuk RAPBN 2021
Lebih lanjut Puan menjelaskan perkembangan APBN dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Ia mencontohkan, APBN pada 2000 sebesar Rp 233 triliun.
Sementara APBN 2021 diperkirakan mencapai Rp 2.700 triliun atau meningkat 12 kali lebih besar ketimbang dua dasawarsa silam.
“Peningkatan nilai APBN yang sangat signifikan tersebut belum disertai dengan peningkatan kualitas belanja yang juga signifikan,” ujar Puan.
Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan, masih ada permasalahan yang sama dalam hal kebutuhan dasar takyat seperti pangan, pelayanan kesehatan, kemudahan layanan pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, akses perumahan, kesejahteraan petani, kesejahteraan nelayan, dan sebagainya.
Oleh karena itu Puan mendorong DPR menggunakan hak dalam penyusunan APBN untuk mempertajam kualitas belanja negara.
Puan menyatakan DPR memiliki komitmen tinggi untuk bersama pemerintah membahas dan memformulasikan APBN 2021 yang berkualitas untuk menyejahterakan rakyat, memajukan Indonesia dan memperkuat persatuan seluruh anak bangsa Indonesia.(boy/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Boy