jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan meyakini PSBB total bakal menyengsarakan banyak orang. Menurut dia, pelaku usaha UMKM dan buruh adalah yang paling dirugikan kebijakan Gubernur Anies Baswedan itu.
"Yang pasti banyak masyarakat yang dirumahkan dari pekerjaanya, baik yang di kantor maupun di UMKM. Minimal itu," ujar Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jakarta, Judistira saat dihubungi, Kamis (10/9).
BACA JUGA: PSBB Akan Diberlakukan Kembali, Hotman Paris Beri Saran Begini
Dampak selanjutnya, tambah dia, beban keuangan pemerintah kian berat. Pasalnya, pendapatan asli daerah (PAD) akan kembali turun.
Itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020, di mana Jakarta mengalami penurunan signifikan menjadi -8,22%. Angka tersebut jauh lebih rendah daripada nasional sebesar -5,32% imbas pembatasan aktivitas ekonomi selama PSBB.
BACA JUGA: PSBB Diperketat, Jeremy Teti Merespons Begini
"Selama pandemi ini, PAD turun, pemasukan pemerintah juga turun, pajak-pajak tidak tercapai, retribusi tidak tercapai. Ini tentu menjadi suatu kekhawatiran juga bagimana kita memenuhi kebutuhan daripada masyarakat," jelasnya.
Menurut catatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), sekitar enam juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan saat pandemi. Pangkalnya, bisnis tersendat dan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya kepada para pegawai.
BACA JUGA: Jakarta PSBB Lagi, Putri: Ini Bukti Ketidakmampuan Anies Memimpin Ibu Kota
Judistira mengingatkan, menjaga perekonomian juga penting dilakukan selain sektor kesehatan. Keduanya harus berjalan beriringan.
Baginya, hal tersebut mesti dilakukan agar kebijakan yang ditempuh benar-benar ampuh dan tidak menyebabkan kerusakan lain yang lebih parah. "Jangan kita mau menangkap nyamuk pakai meriam," kritik dia.
Lebih lanjut Judistira mengatakan, Anies Baswedan dan jajarannya perlu melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dengan begitu, langkah penanggulangan bisa benar-benar tepat sasaran.
"Sebagai contoh misalnya, ada penyebaran di transportasi umum. Kalau ada, harus dievaluasi," ucap Anggota Komisi D DPRD Jakarta ini.
"Kemudian, ada enggak yang terpapar yang di rawat di Wisma Atlet. Dilihat data, mereka bekerja informal atau formal kebanyakan? Kalau formal, mungkin klaster perkantoran. Berarti kantornya diperketat atau pekerja informal apa," sambungnya.
Apalagi, ungkap Judistira, upaya pemprov dalam menekan penularan Covid-19 hingga kini belum maksimal. Dicontohkannya dengan aduan masyarakat kepadanya, khususnya mengenao pasien positif tanpa gejala hingga bergejala ringan yang diharuskan swakarantina 14 hari di rumah masing-masing.
"Belum ada perhatian baik dari pemerintah kepada warga-warga sudah melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Mereka tidak mendapat asupan makanan, vitamin, perhatian. Saya temukan ketika turun ke masyarakat," tuturnya.
"Ketua RT/RW menyampaikan, warga itu isolasi mandiri. (Baru) empat hari enggak betah, (lalu) dia keluar tanpa ada pengawasan, tidak ada perhatian. Pemerintah hanya ditelepon, 'Bapak gimana?" Ini mengkhawatirkan memunculkan OTG-OTG (orang tanpa gejala)," imbuhnya.
Dirinya kembali mengingatkan, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara. Sudah sepatutnya segala kebijakan strategis yang diambil, termasuk dalam penanganan Covid-19, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah penyangga.
"Lakukan koordinasi, sinergisitas antara pusat dan daerah. Jadi, seperti ini stuasinya, mau mengambil kebijakan PSBB total. Bagaimana masukan dari daerah-daerah penyangga dan pemerintah pusat. Ini tidak bisa dipungkiri. Banyak sekali kepentingan (pusat dan daerah penyangga) di Jakarta," katanya. (dil/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Adil