jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar bijaksana menggunakan hak interpelasi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Hal itu ditegaskan Riza Patria menanggapi niat PSI untuk mengajukan hak interpelasi kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir belakangan ini.
BACA JUGA: PSI Gagas Interpelasi Menyasar Anies Baswedan, Trubus Ungkap Cara Melengserkan Kada
"Semua hak itu digunakan harus secara bijak, baik untuk mencapai tujuan dalam rangka mencapai kepentingan bangsa serta Jakarta ke depan," kata Riza di Jakarta, Jumat (26/2).
Hak interpelasi adalah hak para anggota DPR untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakan dalam suatu bidang.
BACA JUGA: Simak, Pesan Penting dari Wagub Riza Patria untuk Warga Jakarta
Riza Patria, yang juga mantan pimpinan Komisi II DPR RI ini mengingatkan tidak boleh ada lainnya sekalipun berada pada posisi yang berbeda.
Dia menegaskan mulai dari oposisi hingga pro pemerintah, maka tetap harus dilihat kebijakan pemerintah itu secara utuh.
BACA JUGA: Korban Banjir Jakarta Memohon kepada DPRD DKI: Tolong Panggil Pak Anies!
Kendati demikian, Riza Patria mempersilakan anggota DPRD Proivinsi DKI Jakarta mempertanyakan urusan DKI yang dirasa tak sesuai dengan ketentuan. Riza meyakini jajarannya selalu melibatkan legislatif dalam merencanakan penanggulangan banjir.
"Saya kita selama ini antara eksekutif dengan legislatif sudah baik hubungannya. Kami dalam perencanaan pembangunan termasuk terkait banjir, semua kami komunikasikan dengan legislatif, dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bappenas," ujarnya.
Riza pun menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun banjir cepat surut dan jumlah pengungsi yang makin turun.
"Kalau melihat fakta dan data, alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya), bahkan Pak Gubernur mencanangkan enam jam surut. Sejak kapan? Sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam," katanya.
Ia memberikan contoh banjir di Kemang, Jakarta Selatan, yang setelah dihitung tidak sampai enam jam sudah surut sejak hujan dan banjir berhenti.
"Terkait jumlah korban pengungsi dan jumlah RW tergenang, semuanya turun dari tahun tahun sebelumnya. Itu satu prestasi," ucapnya.
Interpelasi PSI
Sebelumnya, PSI akan mengajukan hak interpelasi terkait kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani banjir yang terjadi di DKI Jakarta belakangan ini. PSI menduga Anies menghambat kerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk atasi banjir.
"Terkait dengan bencana-bencana banjir yang terjadi, khususnya di Februari 2021 ini, kami akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Untayana saat konferensi pers virtual, Kamis (25/2).
Justin menilai hak interpelasi harus diajukan lantaran Anies diduga tidak menjalankan berbagai aturan, bahkan menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI untuk menangani banjir.
Padahal, menurut dia, penanganan banjir di DKI Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.
"PSI menilai bahwa Bapak Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir," ucapnya.
Lebih lanjut, Justin menyinggung sejumlah program penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak ada kemajuan.
Dia menjelaskan, saat ini sulit menemukan sungai-sungai di DKI Jakarta yang sudah dinaturalisasi atau dinormalisasi oleh Anies. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Boy