jpnn.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin atas ditetapkannya Bupati Malang Rendra Kresna sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penangkapan ini menggenapi kepala daerah di Malang Raya yang bermasalah dengan kasus korupsi.
“Masih segar dalam ingatan kita kasus korupsi yang menjerat mantan wali kota Malang dan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang yang menggegerkan beberapa waktu lalu. Sekarang bupati Malang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Masyarakat Malang Raya pasti kecewa,” kata Juru Bicara PSI Surya Tjandra, Sabtu (13/10).
BACA JUGA: Ini Alasan Mendagri Belum Tunjuk Plt Bupati Malang
Menurut Surya, Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, semua kepala daerahnya berurusan dengan tersandung kasus korupsi. Ini tentu bukan permasalahan biasa.
“Bayangkan, dua dari tiga kepala daerah di Malang Raya sudah terbukti melakukan korupsi. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan Malang Raya sedang menghadapi situasi darurat korupsi,” kata Surya terenyuh.
BACA JUGA: PSI: Pemda Mempersulit Korban Gempa Sulteng Dapat Bantuan
Surya tahu sangat sedikit pejabat publik yang bisa lolos dari jerat KPK bila sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi Surya menghimbau agar semua pihak menahan diri dan menghormati proses hukum.
Surya berharap sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Malang Raya tidak terulang lagi di masa mendatang. Karena itu, Surya mengajak masyarakat, terutama Malang Raya, untuk lebih teliti sebelum memilih calon kepada daerah dan calon anggota legislatif (caleg), dari tingkat kabupaten/kota hingga DPR RI.
BACA JUGA: PSI Kecam Diskualifikasi Atlet Blind Judo karena Pakai Hijab
“Cari tahu rekam jejak si kandidat. Pelajari apakah hidupnya lurus dan sederhana,” kata Surya yang pernah masuk delapan besar calon pimpinan KPK periode 2015-2018.
Selain itu, Surya juga mengajak masyarakat untuk berani tidak memilih calon kepala daerah dan caleg yang suka membagi-bagikan sembako dan uang dengan tujuan agar dipilih.
Meski bukan faktor tunggal, tapi politik uang akan menyeret kandidat pada tindakan korupsi ketika menjabat untuk mengembalikan modal yang dia keluarkan.
“Politik uang tidak hanya merusak kualitas demokrasi kita karena berefek pada tindakan korupsi. Tapi juga merendahkan kehormatan kita karena menganggap suara kita gampang dibeli,” tandas Surya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PSI Mencatat Prabowo Tiga Kali Gunakan Data Palsu
Redaktur & Reporter : Adil