PSI Menolak GBHN Masuk Dalam Amandemen UUD 1945

Selasa, 30 Agustus 2016 – 10:00 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Graca Natalie. Dokumen JPNN.com

jpnn.com - JPNN.com JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Graca Natalie mengatakan upaya mengamandemen Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan penguatan kewenangan MPR lewat UUD 1945 akan mencederai kemajuan demokrasi Indonesia yang partisipatif.

Alasannya, amandemen ini akan menimbulkan keruwetan dalam tata kelola pemerintahan yang memberikan kewenangan dan otoritas kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

BACA JUGA: Garap Ratusan Kasus Karhutla, Hanya 18 Terkait Korporasi

“Ini bisa saja dimaknai sebagai upaya partai politik untuk melakukan kontrol terhadap lembaga kepresidenan,” kata Grace dalam keterangan persnya, Selasa (30/8).

Grace mengatakan, upaya menghadirkan kembali GBHN saat ini tidak tepat. Sebab, pemerintah saat ini sedang berupaya melewati krisis ekonomi yang belum bisa dikatakan selesai.

BACA JUGA: Penting! Ini Sekelumit Pengakuan Fredi Budiman soal Aparat di Bisnis Haram

“Tidak pada tempatnya upaya menghadirkan kembali GBHN justru mengganggu konstentrasi Pemerintah dalam mengatasi krisis,” katanya. 

Sementara itu, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya tidak menolak dengan hadirnya GBHN. Hanya saja kata dia, selayaknya GBHN diposisikan sebagai kompas arah menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

BACA JUGA: Desmond: Bom Bunuh Diri Di Gereja, Kesannya...

“Karenannya dalam struktur pembangunan nasional harus ditempatkan sebagai Core National Interest yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hubungan internasional,” katanya. 

Dengan tegas, PSI menolak GBHN untuk masuk dalam amandemen UUD 1945 karena akan menimbulkan keruwetan dalam tata kelola pemerintahan, sistem pemerintahan bahkan mereduksi pencapaian demokrasi di Indonesia.

Yang perlu dilakukan saat ini kata Antoni adalah PSI penguatan DPD-RI sebagai garda terdepan dalam melakukan supervisi dan komunikasi dengan lembaga kepresidenan dalam hal harmonisasi program penerintah daerah dan program pemerintah pusat untuk mewujudkan apa yang kelan termaktub dalam GBHN. (jpg)

BACA ARTIKEL LAINNYA... The Punisher Bakal Bertemu Jokowi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler