jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terbuka dalam penggunaan anggaran. Terutama dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka lahan pemakaman yang telah dibeli menggunakan APBD 2020. Pengadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam Covid-19 di tengah krisis lahan makam.
BACA JUGA: Pengadaan Lahan Makam Mencurigakan, PSI Disarankan Cecar Anies Baswedan soal Ini
"Pembelian lahan, pemda DKI Jakarta harus terbuka kepada publik. Bila pemda DKI Jakarta, sembunyi-sembunyi, dalam pengadaan lahan, apalagi anggota dewan DKI tidak mengetahui, ini sudah indikasi ada ke arah dugaan mark up anggaran dalam pembelian lahan tersebut," kata Uchok di Jakarta, Sabtu (23/1).
Dia menambahkan, jika pengadaan lahan dilakukan secara diam-diam biasanya pembelian menggunakan calo.
BACA JUGA: Saran Ramses Buat Anies agar Tak Tergerus Bu Risma
"Kalau seperti ini, biasanya pengadaan lahan melalui para calo atau pakai istilah RCTI (rombongan calo tanah Indonesia) yang harus dilaporkan ke aparat hukum," tegasnya.
Uchok menilai, pada masa kepemimpinan Anies proses pengadaan lahan dilakukan secara tertutup. Bahkan, dia mengungkapkan, Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) seperti tidak ada kinerjanya.
BACA JUGA: Anies Siap-siap Saja, Risma Mungkin Diplot untuk DKI-1
"Memang sangat aneh iya, era Anies pengadaan lahan tertutup, dan TGUPP diam-diam saja. Pengadaan lahan seperti bisnis pada era Anies ini, karena Gubernur DKI diam saja sih, menganggap biasa-biasa saja untuk jaga citra sendiri," tutupnya.
Untuk diketahui, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan membuka lahan pemakaman yang telah dibeli. Berdasarkan alokasi APBD perubahan 2020 Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran Rp 219 miliar untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau makam.
Pemprov DKI beralasan, pengadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam Covid-19 di tengah krisis lahan makam.
“Saya dapat info bahwa Pemprov DKI sudah membayar sekitar Rp 185 miliar untuk pengadaan tanah RTH makam. Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19,” kata Justin Untayana, anggota Komisi D DPRD, Kamis (21/1).
Selain itu, Justin juga menyayangkan Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam telah dibeli. Ia mengaku, hingga saat ini tidak tahu di mana lahan yang telah dibeli. Tidak adanya keterbukaan menurutnya justru terkesan rahasia.
Pemprov DKI sedang mengalami krisis lahan makam Covid-19 akibat penuhnya TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa TPU Rorotan saat ini belum bisa digunakan untuk memakamkan jenazah Covid-19. Sementara itu, pengelola TPU Srengseng Sawah Kepala Satuan Pelaksana Zona 15, Sutandyo, memperkirakan mulai besok siang TPU Srengseng Sawah tidak bisa lagi menerima jenazah Covid-19 untuk dimakamkan. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil