jpnn.com, JAKARTA - Masalah penegakan hukum menjadi salah satu catatan terburuk kinerja partai dalam kurun waktu 2014-2019. Demikian temuan Indomedia Poll Media & Political Research.
Dalam paparan hasil risetnya, Direktur Media & Riset Indomedia Poll Media & Political Research, Hamzah Fansuri, Kamis (14/3) menjelaskan, Partai Demokrat termasuk partai dengan banyaknya kepengurusan yang terdakwa korupsi. Kasus Andi Arief juga menunjukkan tidak hanya ketidakseriusan aparat hukum negara, namun juga kelemahan Demokrat menegakkan hukum bagi kadernya terutama yang terjerat perkara hukum seperti narkoba.
BACA JUGA: Ditanya soal PSI, Politikus PDIP: Enggak Pernah Kami Anggap
"Beragam pemberitaan terkait penegakan hukum justru melibatkan kader-kader partai di pusat maupun daerah. Sehingga sebagian publik meragukan komitmen partai di parlemen khususnya dalam penegakan hukum," ujar Hamzah dalam keterangannya yang diterima redaksi elshinta.com.
Sementara masalah HAM yang menurut catatan Komnas HAM menjadi rapot merah bagi pemerintah juga berarti lemahnya komitmen partai-partai di parlemen untuk terutama masalah-masalah HAM masa lalu.
BACA JUGA: Masinton Pasaribu Ibaratkan PSI seperti Odong - odong
"Dalam konteks ini PAN misalnya hanya mengimbau agar pemerintah menuntaskan kasus pelanggaran HAM, padahal fungsi legislatif tidak dapat dipisahkan dari peran eksekutif dalam upaya menyelesaikan kejahatan HAM. Demikian halnya Golkar yang tidak memiliki langkah kongkret dalam penegakan HAM," ungkapnya.
Menurut Hamzah, partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan telah dianggap gagal mengatasi masalah HAM, sedangkan partai-partai oposisi juga tidak aktif dalam memperjuangkan penegakan hukum dan HAM.
BACA JUGA: Pengamat: PSI Menunjukkan Pentingnya Reformasi Total Sistem Parpol
Begitupun hak atas pendidikan, kesehatan dan penyandang disabilitas, di mana publik menilai tidak adanya komitmen serius parlemen dalam memperjuangkan hak dasar tersebut secara konstitusional.
Masalah HAM memiliki cakupan yang luas, dalam konteks kebangsaan, hak pendidikan menjadi salah satunya di mana PSI diantara partai bersikap tegas bahwa pendidikan adalah hak semua orang. Sehingga diskriminasi berdasarkan agama menurut PSI tidak sepatutnya ada yang membuat seseorang kehilangan haknya.
Sementara hak atas kesehatan dan hak-hak penyandang disabilitas, sebagian partai telah mencalonkan caleg mereka yang disabilitas. Akan tetapi menurut Komnas Perempuan, meningkatnya kasus kekerasan seksual dan anak penyandang disabilitas merupakan fenomena gunung es yang terlihat di permukaan saja.
PKS misalnya menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui pembahasan RUU Penyandang Disabilitas bersama dengan Pemerintah. Komitmen yang juga diikuti oleh partai-partai lainnya.
"Namun sepanjang 2014-2019 publik kemudian meragukan keseriusan partai-partai di parlemen tidak hanya masalah hak pendidikan, kesehatan dan penyandang disabilitas melainkan juga masalah HAM yang disayangkan tidak menjadi perhatian utama," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikeroyok Partai Lama, PSI Untung Besar
Redaktur & Reporter : Adil