jpnn.com, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Presiden Joko Widodo memberikan banyak atensinya terhadap lingkungan, terutama menekan kebakaran hutan di Indonesia.
Juru Bicara PSI Agus Sari mengatakan, koreksi Presiden Jokowi mengenai pernyataannya mengenai kebakaran hutan bahwa kebakaran masih terjadi, tetapi telah turun drastis hingga lebih dari 85 persen tidak menghilangkan substansi keberhasilan.
BACA JUGA: Guru Besar IPB: Hanya di Era Jokowi Karhutla Berhasil Ditangani
“Koreksi Presiden Jokowi ini sama sekali tidak mengecilkan pencapaian yang luar biasa untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang sebelumnya tidak pernah selesai sejak lebih dari dua dekade,” kata dia dalam keterangan yang diterima, Selasa (19/2).
Agus melanjutkan, titik panas ditemui berkurang hingga 89 persen pada 2017 dan ditengarai lebih banyak lagi pada 2018. Padq debat kedua calon presiden, kata Agus, Jokowi menyebutkan bahwa kebakaran hutan tidak ada lagi selama tiga tahun terakhir.
BACA JUGA: Jokowi Bangga Ada Produk Indonesia Jajah 100 Negara
Rekam jejak Presiden Jokowi ini diperkuat lagi dengan semakin kuatnya penegakan hukum. Sudah sebelas perusahaan yang diputus bersalah oleh pengadilan dengan hukuman denda Rp 18,3 triliun.
Itu adalah jumlah hukuman denda yang fantastis yang belum pernah dijatuhkan sebelumnya kepada penjahat lingkungan di Indonesia.
BACA JUGA: Grace PSI Berpeluang Lolos dari Dapil DKI 3
“Bila saya tinggal di Sumatera, saya akan mendukung Presiden Jokowi karena telah membebaskan orang Sumatera dari cekikan asap dan api,” kata dia.
Pada 2015, 2,6 juta hektare hutan dan lahan rusak akibat kebakaran, menimbulkan kerugian ekonomi lebih dari Rp 212 triliun. Asap yang mencekik juga telah menyebabkan 19 orang meninggal dan 500 ribu orang mengalami permasalahan pernafasan.
Emisi karbon dioksida dari kebakaran pada 2015 tersebut mendominasi emisi pada 2015 dengan sekitar 857 juta ton. Pada September dan Oktober 2015, emisi karbon dioksida per hari mencapai hingga 11,3 juta ton, lebih tinggi dari emisi harian Amerika Serikat atau total emisi gabungan 28 negara Uni Eropa.
Emisi karbon dioksida ini lebih buruk dari kebakaran 1997, dan dianggap yang terburuk yang pernah tercatat. Saat ini, rekam jejak Presiden Jokowi di bidang lingkungan hidup jelas, laju kerusakan hutan telah berkurang 60 persen.
Presiden Jokowi juga menjabarkan pencapaian lain yang penting, yaitu penguatan hak dan kepastian hukum untuk perhutanan sosial dan hutan adat, di samping kepemilihan lahan kecil, melalui pelaksanaan reformasi agraria.
Tidak ada lagi pemberikan hak pengelolaan hutan kepada pengusaha besar. Selama periode kepemimpinan Jokowi, tambahnya, hanya melepaskan sedikit lebih besar dari 300 ribu hektare lahan hutan, di mana 230 ribuan hektare di antaranya telah mendapatkan persetujuan pelepasan antara 2012-2014.
Selain masih mempertahankan moratorium perubahan tata guna hutan primer, moratorium pembukaan lahan gambut, serta moratorium perluasan lahan perkebunan sawit.
Pernyataan Jokowi ini terutama ditujukan untuk menanggapi pernyataan Prabowo dan juru bicaranya yang sering menyatakan jutaan hektare lahan di Indonesia dikuasai oleh segelintir elit.
"Memang ironis bahwa tenyata justru Prabowo sendiri menguasai lahan yang sangat luas, sebesar sekitar 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah, sekitar lima kali lipat luas kota Jakarta," jelasnya.
Walaupun Prabowo berkelit bahwa lahannya adalah konsesi dari lahan negara dan bukan hak milik, ironinya tetap ada, karena hampir semuanya dari jutaan hektare lahan di Indonesia yang dikuasai oleh segelintir elite adalah dalam bentuk konsesi, bukan hak milik. Bila konsesi dikeluarkan dari masalah yang dinyatakan oleh Prabowo dan juru bicaranya, maka tidak ada lagi masalah yang bisa diprotes oleh mereka.
“Komitmen lingkungan Presiden Jokowi sudah sangat jelas terbukti," pungkas Agus Sari. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Caleg PSI Jadi Kuda Hitam di Dapil DKI Jakarta 1
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga